All for Joomla All for Webmasters

Perda Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8...

bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung, maka Pemerintah Kota Prabumulih telah membentuk Peraturan Daerah Nomor...

Perda Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil...

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai Kedudukan Keuangan Kepala...

Perda Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih

bahwa untuk menjaga keserasian, keterpaduan pembangunan dan pengembangan Kota Prabumulih sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan bagi wilayah sekitarnya yang melayani lingkup regional sebagaimana...

Perda Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisai Perangkat daerah Kota Prabumulih

bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu dilakukan Penyesuaian dan Penyempurnaan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD,...

Perda Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih...

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kota Prabumulih telah membentuk Peraturan Daerah...

Perda Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing

bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah...

Perda Kota Prabumulih No. 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf a jo Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah...

Perda Kota Prabumulih Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota...

bahwa memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah...

Perda Kota Prabumulih Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran dan Belanja Perubahan Tahun...

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005...

Peraturan Walikota No.21 Tahun 2014 ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu...

Perda No. 8 Tahun 2014 ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota...

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana .......... selengkapnya

Perda No.9 Tahun 2013 ttg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran...

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah .......... selengkapnya

Perda No. 7 Tahun 2013 ttg Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran...

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ..........selengkapnya

Perda No. 8 Tahun 2013 ttg Perubahan atas Perda No.7 Tahun 2011 ttg Penambahan...

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, .......selengkapnya

Perda No.2 Tahun 2013 ttg Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Toko...

bahwa   perekonomian   Indonesia   disusun   berdasarkan asas kekeluargaan   dengan tujuan   utama tercipta adanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat........Selengkapnya

Perda No.1 Tahun 2013 ttg Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n dan ketentuan Pasal   156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 T ahun 2009 tentang   Pajak...

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor...

bahwa dalam rangka meningkatkan Penerimaan Daerah sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kota Prabumulih...

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

bahwa dengan terbentuknya Kota Prabumulih melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kota Prabumulih...Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

bahwa dengan terbentuknya kota Prabumulih melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kota Prabumulih...Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah...Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Praktek Parmasi/Apoteker

bahwa dalam rangka meningkatkan PAD dan dalam upaya menunjang pelayanan dan pembangunan kesehatan masyarakat maka terhadap Farmasis/Apoteker  yang akan praktek perlu dikenakan...Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Apotek

bahwa dalam rangka pengawasan dan pemantauan peredaran obat yang dikonsumsi masyarakat melalui resep dokter, sejalan dengan ketentuan  tentang Kewenangan Pemerintah  Kota Prabumulih dibidang  kesehatan...

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Retribusi PenyelenggaraanToko Obat

bahwa dalam rangka pengawasan dan pemantauan peredaran obat tanpa resep yang dikonsumsi masyarakat, sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1331/MEN KES /SK/X/2002  tentang...

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 41...

bahwa dikarenakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 41 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan harus...Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (1)  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman...

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Ketentuan Besaran Uang Persediaan

bahwa memenuhi ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang...

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor...

bahwa tujuan pembentukan perusahaan daerah Petro Prabu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 adalah menunjang pembangunan daerah dan menambah pendapatan daerah serta meningkatkan...Download...

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih Kepada Partai...

bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantan Keuangan kepada Partai Politik, untuk membantu kegiatannya dalam rangka memperjuangkan cita - cita...

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor...

bahwa dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah dibagi perumpunan lembaga...

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kota Prabumulih...

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka...

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Korpri PNS...

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan...Download...

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota...

bahwa untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan daerah dan pelayanan kepada masyarakat di segala bidang dapat berjalan efektif, efisien dan bersasaran, perlu disusun dokumen...

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

bahwa barang daerah sebagai salah satu unsur penting  dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka barang daerah perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan...Download...

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dengan...

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan...

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih

bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan Penyesuaian dan Penyempurnaan  Organisasi Sekretariat Daerah...

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih...

bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan...

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa

bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 200 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka di Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa...Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor...

bahwa  sebagai pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu diatur masalah tentang Kewenangan Pemerintah...

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair

bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kelestariannya, agar tetap bermanfaat bagi hidup...Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2003 tentang Biaya Pembuatan Dokumen Pelelangan Milik Pemerintah

bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka peran serta segenap masyarakat perlu dilibatkan semaksimal mungkin untuk menghimpun dana guna pembiayaan pembangunan di Kota Prabumulih,...

Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu Dalam...

bahwa dengan telah terbentuknya Kota Prabumulih berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001,  maka Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu dalam Wilayah Kota Prabumulih di...

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Dalam...

bahwa  sebagai pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu diatur masalah tentang Kewenangan Pemerintah...

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih ke...

bahwa untuk lebih meningkatkan dn mengembangkan kegiatan usaha Bank Pembangunan Sumatera Selatan Bangka Belitung...Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih ke...

bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum...Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih ke dalam...

bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah...Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Petro Prabu

bahwa dalam rangka menunjang pembangunan daerah dan menambah pendapatan daerah serta meningkatkan...Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor...

bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kota Prabumulih...

Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan

bahwa dengan telah terbentuknya Kota Prabumulih melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001, maka Pemerintah Kota Prabumulih perlu meningkatkan penerimaan daerah khususnya dibidang Pajak Penerangan...

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pendirian PDAM Kota Prabumulih

bahwa dengan telah terbentuknya Pemerintah Kota Prabumulih menjadi Pemerintahan yang otonom terlepas dari Kabupaten Muara Enim dengan sendirinya Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim...

SK Walikota Nomor 6 Tahun 2004 tentang Tarif Air Minum PDAM Kota Prabumulih

bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Walikota Prabumulih No. 06 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Prabumulih, maka terhadap tarif air minum...

SK Walikota Nomor 7 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kota...

bahwa dalam rangka pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Prabumulih secara profesional, efektif dan efisien dan dapat Berdaya guna dan berhasil guna dimasa yang...

SK Walikota Nomor 264/KPTS/RSUD/2009 tentang Penetapan RSUD Kota Prabumulih Sebagai SKPD Kota Prabumulih yang...

bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu menjadikan RSUD Kota Prabumulih sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan memberikan kewenangan...

Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kelas C

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan berdasarkan analisis organisasi...

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008 (Audited)

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008 (Audited) yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Download selengkapnya..

Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Perumahan, Pakaian Dinas Biaya...

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan...

Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penghasilan, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Operasional...

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2007 tentang perubahan Kedua atas peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan...

SK Walikota Nomor 7/KPTS/V/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Prabumulih

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku Pemegang...

SK Walikota Nomor 385/KPTS/V/2007 tentang Penunjukan Pejabat Penandatangan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat...

bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang...

SK Walikota Nomor 79/KPTS/V/2007 tentang Petunjuk Pelaksana dan Standarisasi Perjalanan Dinas bagi PNS di...

bahwa berdasarkan keputusan Walikota Prabumulih Nomor. 188/KPTS/VI/2006 tentang Petunjuk Pelaksanan dan Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih, tanggal...

SK Walikota Nomor 256/KPTS/IV/2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Daerah Kota Prabumulih maka dipandang perlu menetapkan Pengguna...

SK Walikota Nomor 6/KPTS/V/2008 tentang Penunjukan Pejabat Penandatangan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat...

bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang...

SK Walikota Nomor 352/KPTS/V/2008 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Sekretariat...

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah daerah Kota Prabumulih maka dipandang perlu menetapkan Pengguna...

SK Walikota Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penunjukan Bendaharawan Penerimaan dan Pengeluaran pada Dinas/Instansi...

Menunjuk/menetapkan saudara-saudara yang namanya tercantum dalam kolom 3 tersebut dalam kolom 6 daftar lampiran keputusan ini dengan ketentuan: download selengkapnya..

SK Walikota Nomor 361/KPTS/DPPKAD/ 2008 tentang Penetapan Besaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan...

bahwa untuk tertib penyelenggaraan Administrasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perlu dibuat penetapan besaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Triwulan IV dan...

SK Walikota Nomor 152/KPTS/PENDA/2008 tentang Pemberian Biaya Pemungutan Kepada Dispenda Selaku Koordinator Pendapatan dan...

bahwa sebagai imbalan terhadap kinerja dan memberikan rasa keadilan terhadap tanggung jawab Pemungutan Pajak Daerah yang dilakukan petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Prabumulih dan...

Petikan SK Walikota Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penunjukan Bendaharawan dan Pengeluaran pada Dinas/Instansi...

menunjuk/menetapkan saudara-saudara yang namanya tercantum dalam kolom 3 sebagaimana tersebut dalam kolom 6 daftar Keputusan ini dengan ketentuan: download selengkapnya..

SK Walikota Nomor 151/KPTS/PENDA/2008 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Prabumulih

bahwa untuk tertib Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan Aparatur dengan memperhatikan asas Keadilan perlu Pengaturan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Kota Prabumulih. download...

Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2009

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Prabumulih tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...

Peraturan Walikota Nomor 4 tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2008

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu ditetapkan Peraturan...

Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu ditetapkan...
Free WordPress Themes, Free Android Games