All for Joomla All for Webmasters
Monday, October 23, 2017

Perda No. 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten...

Perda No. 12 Tahun 2014 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Bahwa untuk mengembalikan kekayaan Daerah yang hilang atau berkurang guna memulihkan keuangan Daerah atas kekurangan yang terjadi, perlu diatur suatu tata cara penyelesaian kerugian...

Perda No. 10 Tahun 2014 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat

Bahwa pemeliharaan hewan kaki empat oleh masyarakat dalam kota Pangkalan Balai sebagai ibu kota Kabupaten Banyuasin dan ibu kota Kecamatan lainnya, perlu dilakukan penertiban...

Perda No. 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Surat Pengakuan Hak atas Tanah

Bahwa dalam rangka implementasi Pasal 14 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah , dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007...

Perda No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun...

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dan penjabaran visi, misi, serta program Bupati Banyuasin untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana Pembangunan...

Perda No. 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No....

Bahwa dalam rangka penataan kedudukan tugas dan fungsi Organisasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Aparatur Pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan, maka...

Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No....

Bahwa berdasarkan kebutuhan dinamika organisasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Aparatur Pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan, maka Organisasi Lembaga Teknis Daerah...

Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 3...

Bahwa berdasarkan kebutuhan dinamika organisasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Aparatur Pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan, maka organisasi Satuan Polisi Pamong...

Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesatu atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No....

Bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu penyesuaian dalam rangka perluasan objek retribusi daerah dan pemberian...

Perda No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 8...

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 September 2012 tentang Penerimaan Pajak Hiburan Atas Permainan Golf sebelum tanggal 18 juli 2012 merupakan penerimaan yang...

Perda No 2 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD TA 2013

Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, anatara kegiatan dan antar jenis...

Perda No 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014

Bahwa untuk melaksankan ketentuan Pasal 181 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun...

Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 14 Tahun 2008...

berdasarkan kebutuhan dinamika organisasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Aparatur Pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan, maka Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin,...

Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang...

Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

setiap warga Negara berhak untuk memperoleh layanan dan mencapai taraf kesejahteraan sosial yang layak dalam kehidupan bermasyarakat... download selengkapnya

Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Penanaman Modal

untuk memajukan pertumbuhan ekonomi daerah harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, adat istiadat, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang dilaksanakan secara...

Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan

berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan Kabupaten Banyuasin yang demikian pesat sehingga perlu mengantisipasi pengendaliannya dan mengatur tata kelola ruang dalam penyelenggaraan perizinan... download selengkapnya

Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Perda No. 2 Tahun 2006...

dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah,  dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman...

Perda No. 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 2 Tahun 2008...

untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, guna mendekatkan jarak rentang kendali pemerintahan desa yang sangat jauh ke ibukota Kecamatan,...

Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 13 Tahun 2008...

berdasarkan kebutuhan dinamika organisasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Aparatur Pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan, maka Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin,...

Perda No. 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 15 Tahun 2008...

berdasarkan kebutuhan dinamika organisasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Aparatur Pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan, maka Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten...

Perda No. 16 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

dengan ditetapkannya Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf j menyebutkan Pajak Bumi dan...

Perda No. 17 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 21 Tahun 2011 tentang...

pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu penyesuaian dalam rangka menambah Pendapatan Asli Daerah... download selengkapnya

Perda No. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 10 Tahun 2006...

dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2006  tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa...

Perda No. 19 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 13 Tahun 2006 tentang...

dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa masih terdapat ketentuan yang belum diatur dalam kerangka optimalisasi  kinerja BPD yang...

Perda No. 20 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No. 12 Tahun 2006 tentang...

dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdapat ketentuan yang tidak sesuai dengan dinamika kehidupan...

Perda No. 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun

limbah bahan berbahaya dan beracun harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan risiko bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia... download selengkapnya

Perda No. 22 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam.... download selengkapnya

Perda No. 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 23 Tahun 2005...

dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menjamin terselenggaranya proses Lelang Lebak Lebung di Kabupaten Banyuasin secara baik dan tertib, maka Peraturan Daerah...

Perda No. 24 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan...

Perda No. 25 Tahun 2012 tentang Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources

Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources secara ekonomi sudah tidak prospektif dan saat ini tidak menjalankan kegiatan lagi dan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan...

Perda No. 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Banyuasin Tahun 2012-2032

dalam rangka perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Banyuasin sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib lestari, dan berkelanjutan...

Perda No.4 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 2 Tahun 2006 tentang...

rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah,  dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.......

Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 15 Tahun 2008...

berdasarkan kebutuhan dinamika organisasi dan kebutuhan masyarakattterhadap pelayanan Aparatur Pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan, maka Organisasi Lembaga Teknis  Daerah Kabupaten Banyuasin,...

Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 14 Tahun 2008...

berdasarkan kebutuhan dinamika organisasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Aparatur Pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan, maka Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin,...

Peraturan Bupati Nomor 177 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan...

bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor...

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran...

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun...

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

bahwa Retribusi Jasa Usaha dalam Pasal 127 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan...

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

bahwa Retribusi Jasa Umum dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang...

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah...Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya...

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang... Download Hal 1-15, Download Hal 16-33

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Banyuasin

bahwa pajak Kabupaten/Kota dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah...Download Selengkapnya, Download Lampiran

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada Partai...

bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada Partai Politik...Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banyuasin kepada Perusahaan...

bahwa dalam rangka mempercepat pertumbuhan penyediaan sarana penlayanan kepada masyarakat dibidang penyediaan air bersih...Download Selengkapnya

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Banyuasin

bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi barang dalam penyelenggaraan Pemerintah di daerah... Download Hal 1-20, Download Hal 21-34

Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004...Download Selengkapnya

Perda No. 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin NO. 23...

Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menjamin terselenggaranya proses Lelang Lebak Lebung di Kabupaten Banyuasin secara baik dan tertib, maka Paeraturan Daerah...

Perda No. 19 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin NO. 15...

Sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda NO. 15 Tahun 2005 tentang Pemanfaatan dan Pembuangan Limbah Cair, perlu...

Perda NO. 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin NO....

Dengan telah ditetapkannya PP No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah NO. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukab Protokoler dan Keuangan Pimpinan...

Perda No. 34 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Kepada Partai Politik

Sesuai ketentuan Pasal 2 PP NO. 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai...

Perda NO. 10 Tahun 2005 tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga

Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten banyuasin merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang cukup potensial. Download Selengkapnya

Perda NO. 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources

Wilayah Kabupaten Banyuasin mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) yang potensinya belum dikelola secara optimal. Pemerintah kabupaten Banyuasin berkeinginan untuk mengelola dan mengembangkan potensi Sumber...

Perda NO. 4 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan air bersih, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk mengusahakannya yang berbentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Download...

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin NO. 7 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan...

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka kegiatan Dewan dimaksud perlu diatur dan didukung dengan keprotokoleran...

Perda NO. 26 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Lelang Karet

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerihanan dan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung...

Perda NO. 25 Tahun 2005 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan

Dalam rangka memberikan pembinaan, bimbingan dan perlindungan kepada para nelayan/petani produsen ikan serta menjamin kelancaran dan ketertiban pemasaran ikan, guna meningkatkan taraf hidup dan...

Perda NO. 23 Tahun 2005 tentang Lelang Lebak Lebung

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah. Download...

Perda No. 18 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Di Bidang Minyak Dan Gas Bumi

Sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah NO. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka diperlukan Peraturan daerah tentang...

Perda NO. 22 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar

Dengan telah disahkannya Perda NO. 33 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka dalam rangka terwujudnya pelaksanaan Pengelolaan Pasar secara lebih berdaya guna dan...

Perda NO. 14 Tahun 2005 tentang Perizinan Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial,...

Perda NO. 43 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik...

Perda NO. 42 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik...

Perda NO. 34 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan...

Dalam rangka meningkatkan penerimaan Daerah, sejalan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang mengarah pada...

Perda NO. 22 Tahun 2003 tentang Izin Usahan Perikanan

Sumber daya ikan merupakan salah satu sumber daya yang bisa menjadi Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan yang akan dilaksanakan. Untuk itu perlu diatur...

Perda NO. 24 Tahun 2003 tentang Pemberian Biaya Pemungutan Kepada Dinas Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah dan memberikan dorongan kepada aparat Dinas Pendapatan Daerah dan aparat-aparat yang turut membantu pemasukan Pendapatan Daerah Kabupaten agar bekerja...

Perda NO. 24 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003...

Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik...
Free WordPress Themes, Free Android Games