All for Joomla All for Webmasters
Monday, November 20, 2017

Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sektor pariwisata jadi harapan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) utama di Kota Palembang. Potensi yang ada di Kota Palembang terus dimaksimalkan...selengkapnya

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan...

Bertempat di Ruang Op Room  belum lama ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)...

Pengembalian Tunjangan Profesi Guru

Tunjangan Profesi Guru (TPG) seharusnya bermanfaat bagi kesejahteraan para guru di Indonesia. Namun di Palembang Sumatera Selatan, sebanyak 157 Guru dan Tenaga Pendidik (GTK)...

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus...

Kewajiban Penyetoran Pajak Dana Desa

Untuk memperlancar proses pencairan dana desa tahap kedua, para kepala desa (kades) diimbau untuk segera merealisasikan pembayaran pajak dana desa, selengkapnya...

Bahas Investasi, Utusan Investor Korea Selatan Datang Ke Ogan Ilir

Korea Selatan tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Ogan Ilir (OI). Keseriusan tersebut terlihat saat utusan investor asal negeri ginseng berjumlah delapan orang, selengkapnya

Dua Perusahaan Kontraktor di OKU Nunggak Pajak Alat Berat

Dua perusahaan kontraktor di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) terancam kena sanksi karena belum membayar pajak alat berat. Perusahaan tersebut sudah dua kali mendapat...

Banyak Kendaraan Dinas Prabumulih Tidak Bayar Pajak

Ratusan kendaraan roda dua dan roda empat milik Pemerintah kota Prabumulih atau mobil dinas, ternyata menunggak dalam membayar pajak kendaraan selengkapnya...

Tunggakan Pajak Galian C PT Servo Tidak Transparan

Setelah begitu semangat untuk menagih Pajak Galian C (Batu, Tanah dan Pasir) yang sebelumnya ditunggak oleh PT Servo selaku perusahaan yang membidangi jalur angkutan...

PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN)...

Catatan BPK Harus Jadi Perhatian Pemprov

Wakil  Ketua  Komisi  III  DPRD  Provinsi  Sumatera  Selatan  (Sumsel)  Agus  Sutikno menilai hasil WTP untuk Sumsel hanya penyajian sesuai norma akuntansi sudah betul............selengkapnya

Masalah Aset Harus “Clear”

Komisi  III  DPRD  Provinsi  Sumatera  Selatan  (Sumsel)  menargetkan  hingga  akhir masa jabatan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin semua masalah aset di dinas dan SKPD...

Korupsi, Tujuh PNS Dipecat

Terbukti bersalah atas kasus tindak pidana korupsi, sebanyak tujuh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat dipecat dengan status pemberhentian tidak...

Soemarjono Janji Maksimalkan Fungsi DPRD

Setelah dilantik menjabat Ketua DPRD Kabupaten PALI, Drs.H.Soemarjono berjanji akan lebih memaksimalkan tiga fungsi legislatif, diantara fungsi pengawasan, penganggaran dan legalitas....................selengkapnya

PEMBERIAN SUBSIDI DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PENYELENGGARA SISTEM PENYEDIAAN AIR...

Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam...

Pengelolaan Aset Bakal Kacau

Pengelolaan Aset Pemerintah daerah (Pemda) sejauh ini terbilang belum optimal. Bahkan, Hal ini pula yang menjadi batu sandungan pemda untuk mendapatkan predikat wajar tanpa...

BPK Kawal Proyek Infrastruktur

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh proyek besar yang berkaitan dengan pelakasanan Asian Games 2018. Pemeriksaaan yang dilakukan BPK meliputi...

PENGATURAN MENGENAI TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU...

Demi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara....

Sidak Papan Reklame oleh Pemkot Palembang

Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda, melakukan sidak di sepanjang Jalan Jalan KH Ahmad Dahlan Kecamatan Bukit Kecil Palembang, Jumat (2/12/2016)......................selengkapnya

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN...

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar...

Kotak Pengaduan Gratifikasi akan disediakan di 10 SKPD Muaraenim

Untuk mendukung dan mengantisipasi terjadi praktek gratifikasi dan Pungutan Liar (Pungli), Pemkab Muara Enim melalui Inspektorat Kabupaten Muara Enim, akan menyediakan 10 kotak pengaduan...

Penundaan Dana Alokasi Umum Pengaruh Cukup Besar Bagi Pemerintah Daerah

Keputusan Pemerintah Pusat, melakukan penundaan pencairan Dana Tranfer Daerah, salah satunya Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016 bagi daerah, berdampak terhadap ketidakpastian Rancangan...

Penyertaan Modal PT Bank Sumsel Babel Molor

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel), memastikan penambahan penyertaan modal pada PT Bank Sumsel Babel (BSB) yang direncanakan tahun 2016 ternyata molor, dan akan...

Aset Senilai Rp 754 Miliar Diserahkan Bupati Musirawas ke Musirawas Utara

Pemkab Musirawas menyerahkan aset bergerak dan tidak bergerak senilai Rp 754 miliar kepada Pemkab Musirawas Utara (Muratara). Penyerahan aset dilakukan langsung oleh Bupati Musirawas...

DANA BAGI HASIL YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil, dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,...

Penerapan Tax Amnesty

Penerapan Undang Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty diyakini dapat berdampak pada peningkatan nilai investasi di Indonesia, selengkapnya...

PENYALURAN DAN PELAPORAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah...

Kurang Biaya Pengamanan

Kurang Biaya Pengamanan (Juni)

DPR Minta BPK Gandeng Aparat Investigasi Kemenkeu

BPK Diminta Gandeng Aparat Investigasi Kemenkeu

Dampak Pemangkasan APBN Perubahan, Anggaran Keuangan Daerah Terancam

Pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan tahun 2016, ternyata telah mengancam keuangan daerah Pemprov Sumsel. Pasalnya, pemangkasan tersebut sangat berdampak pada keuangan...

SKPD Harus Punya Terobosan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta melakukan terobosan. “Sesuai visi misi kita, arah kebijakan strategis pembangunan sudah terarah, di antaranya 2017 pembangunan menuju OKUS...

PENGATURAN MENGENAI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN...

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut...

Jadi Temuan BPK, Mobnas Pemkab Dihibahkan

Sekitar 12 unit mobil dinas (mobnas) milik Pemkab Muaraenim yang selama ini dipinjampakaikan kepada organisasi kemasyarakatan terpaksa ditarik kembali. Soalnya hasil audit investigasi yang dilakukan...

Audit Proyek Pengerukan Sungai Musi!

Sebanyak 30 orang yang mengaku dari Koalisi Masyarakat Mahasiswa Independent Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM

Paket undang-undang bidang keuangan negara merupakan paket reformasi yang signifikan di bidang keuangan negara yang kita alami sejak kemerdekaan. Salah satu dari reformasi yang...

Bupati Instruksikan SKPD Percepat Pengerjaan Pembangunan

Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari mengintruksikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)i Musi Banyuasin, agar segera melaksanakan percepatan pengerjaan kegiatan pembangunan serta meningkatkan pengawasan...

Realisasi Dana Desa Masih Nihil

Dana desa 2015 sudah masuk ke kas daerah Muara Enim sebesar Rp26,9 miliar, dana itu hingga sekarang belum juga bisa disalurkan kepada masing-masing desa....

Dana Desa Terkendala APBD Desember

Dana desa tahun anggaran 2015 memang sudah masuk ke kas daerah Muara Enim sebesar Rp26,9 miliar. Namun, dana itu belum kunjung disalurkan kepada desa....

BPK dan BPKP Bekali Para Pejabat OKI

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) membekali penjabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan...

BPK Perdalam Penyelewengan Anggaran KPU

PALEMBANG, SRIPO – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan investigasi hasil pemeriksaan anggaran yang telah digunakan pada pelaksanaan dan...

Proyek Kolam Retensi Berpotensi Mark Up

Proyek penataan kolam retensi depan GOR Pancasila yang dianggarkan dana APBD Muaraenim tahun 2014 sebesar Rp737.651.000 berpotensi mark up yang pada akhirnya akan merugikan...

Pejabat Kabupaten Banyuasin Dijadikan Target Aparat

Banyuasin (BIN). Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Selatan dengan nomor surat Nomor A/LHP/XVIII.PLG/05/2014; Nomor 28.B/LHP/XVIII.PLG/05/2014; dan Nomor...

Dana Hibah Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2013 Bermasalah

Palembang (BIN). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Selatan beberapa waktu lalu memberikan data hasil pemeriksaan Laporan Realisasi Anggaran (unaudited) TA...

Beli Buku Dari Dana Alokasi Khusus dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Pembangunan dan Subsidi (PPS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang Hasanuddin, mengatakan, ke depan tidak boleh lagi membeli...

Laju Pembangunan Daerah Cenderung Stagnan

Laju pembangunan daerah semakin sulit meningkat dan cenderung stagnan setelah jumlah transfer dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat lebih banyak diserap belanja pegawai...

Sumsel Kejar Predikat WTP

PALEMBANG, BP - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) akan memusatkan dan menyeragamkan Rencana Kerja Anggaran  dan juga Dokumen Pelaksanaan Anggaran  di satu Satuan Kerja...

Empat Lawang Membangun Perkembangan Daerah Mulai Dirasakan Sejak Dibentuk Kabupaten

Sejak dimekarkan dari kabupaten induk, Kabupaten Empat Lawang terus melakukan pembangunannya dibawah kepemimpinan H Budi Antoni Aljufri dibantu oleh para Satuan Kerja Perangkat Daerah...

Harus Paham Peraturan Perundangan

Pengelolaan keuangan daerah harus diselenggarakan secara efektif dan efisien, profesional, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan prasyaratan mutlak...

Tetapkan Empat Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Bibit Ikan

PRABUMULIH, SRIPO - Setelah melalui proses penyelidikani dan penyidikanii yang cukup panjang, akhirnya jaksa penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih menetapkan...

Bahkan Dana Bantuan Sosial pun Dikorupsi

PALEMBANG, KOMPAS - Dana bantuan sosial dan hibah di sejumlah daerah ternyata banyak disalahgunakan oleh oknum pejabat eksekutif dan legislatif. Dana atau barang yang...

APBD 2013 MUBA Tembus RP 3,1 Triliun

Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari dan Pimpinan DPRD Kabupaten Muba menandatangai Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggarani Plafon Prioritas Anggaran Sementaraii (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2013...

BPK Dapati 12 Temuan Rugikan Negara Rp10,4 M Pada Penerimaan Pemkot Palembang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel mendapati 12 temuan yang berpotensi menimbulkan kerugian negarai senilai Rp10.452.507.549.10 pada penerimaan Pemko Palembang Temuan itu didasarkan hasil pemeriksaanii atas...

POLITIK HUKUM PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Politik hukum mengkaji hukum yang berlaku (ius constitutum), maupun yang memberikan arah pada pembangunan hukum yang akan dicita-citakan (ius constituendum), karena politik hukum merupakan...

UU RI NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA

bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang............. download selengkapnya

UU RI No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuanbernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikeloladalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.......... download selengkapnya

UU RI No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab...

UU RI No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

bahwa keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil,...

SK Etika dan Kepantasan Berpakaian

Pada tanggal 24 Maret 2010 BPK RI melalui Sekretaris Jenderal kembali menetapkan ketentuan tentang Etika dan Kepantasan Berpakaian di Lingkungan BPK RI dengan mengeluarkan...

Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif & Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pemerintah daerah, telah menyusun dan mengesahkan APBD Tahun Anggaran 2007. Penyusunan APBD TA 2007 tersebut mulai disusun pada tahun 2006 dengan merujuk pada peraturan...
Free WordPress Themes, Free Android Games