All for Joomla All for Webmasters
Thursday, September 20, 2018

Sidak Papan Reklame oleh Pemkot Palembang

Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda, melakukan sidak di sepanjang Jalan Jalan KH Ahmad Dahlan Kecamatan Bukit Kecil Palembang, Jumat (2/12/2016)......................selengkapnya

Penerapan Tax Amnesty

Penerapan Undang Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty diyakini dapat berdampak pada peningkatan nilai investasi di Indonesia, selengkapnya...

Rekor, Musi Banyuasin Tercepat LKPD

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) kembali mencetak rekor. Sebelumnya tercepat dalam pengesahan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) 2018, kini daerah yang dikomandoi...

Dana Desa Percepat Pembangunan dan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Acara workshop Evaluasi Implementasi Tata Kelola Keuangan Desa dengan aplikasi Siskeudes yang dilaksanakan di Auditorium Pemkab Banyuasin pada hari Rabu, 16 Mei 2018 berlangsung...

BPK Dapati 12 Temuan Rugikan Negara Rp10,4 M Pada Penerimaan Pemkot Palembang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel mendapati 12 temuan yang berpotensi menimbulkan kerugian negarai senilai Rp10.452.507.549.10 pada penerimaan Pemko Palembang Temuan itu didasarkan hasil pemeriksaanii atas...

Suntik Empat BUMD Rp 50,1 Milyar

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel tahun ini menyiapkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) Rp50,1 miliar untuk empat badan usaha milik daerah (BUMD). PMD diberikan melihat skala...

Kewajiban Penyetoran Pajak Dana Desa

Untuk memperlancar proses pencairan dana desa tahap kedua, para kepala desa (kades) diimbau untuk segera merealisasikan pembayaran pajak dana desa, selengkapnya...

Masalah Aset Harus “Clear”

Komisi  III  DPRD  Provinsi  Sumatera  Selatan  (Sumsel)  menargetkan  hingga  akhir masa jabatan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin semua masalah aset di dinas dan SKPD...

Beli Buku Dari Dana Alokasi Khusus dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Pembangunan dan Subsidi (PPS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang Hasanuddin, mengatakan, ke depan tidak boleh lagi membeli...

Empat Lawang Membangun Perkembangan Daerah Mulai Dirasakan Sejak Dibentuk Kabupaten

Sejak dimekarkan dari kabupaten induk, Kabupaten Empat Lawang terus melakukan pembangunannya dibawah kepemimpinan H Budi Antoni Aljufri dibantu oleh para Satuan Kerja Perangkat Daerah...

Jadi Temuan BPK, Mobnas Pemkab Dihibahkan

Sekitar 12 unit mobil dinas (mobnas) milik Pemkab Muaraenim yang selama ini dipinjampakaikan kepada organisasi kemasyarakatan terpaksa ditarik kembali. Soalnya hasil audit investigasi yang dilakukan...

Bupati Instruksikan SKPD Percepat Pengerjaan Pembangunan

Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari mengintruksikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)i Musi Banyuasin, agar segera melaksanakan percepatan pengerjaan kegiatan pembangunan serta meningkatkan pengawasan...

DPR Minta BPK Gandeng Aparat Investigasi Kemenkeu

BPK Diminta Gandeng Aparat Investigasi Kemenkeu

Sumsel Kejar Predikat WTP

PALEMBANG, BP - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) akan memusatkan dan menyeragamkan Rencana Kerja Anggaran  dan juga Dokumen Pelaksanaan Anggaran  di satu Satuan Kerja...

UU RI No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab...

Belasan Mobil Dinas Pemkab Ogan Ilir Akan Dilelang

Belasan unit kendaraan dinas plat merah roda empat milik Pemkab Ogan Ilir (OI) sejak beberapa tahun terakhir dibiarkan terlantar di halaman rumah dinas Bupati OI,...

Kurang Biaya Pengamanan

Kurang Biaya Pengamanan (Juni)

POLITIK HUKUM PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Politik hukum mengkaji hukum yang berlaku (ius constitutum), maupun yang memberikan arah pada pembangunan hukum yang akan dicita-citakan (ius constituendum), karena politik hukum merupakan...

PENGATURAN MENGENAI TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU...

Demi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara....

Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif & Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pemerintah daerah, telah menyusun dan mengesahkan APBD Tahun Anggaran 2007. Penyusunan APBD TA 2007 tersebut mulai disusun pada tahun 2006 dengan merujuk pada peraturan...

Catatan BPK Harus Jadi Perhatian Pemprov

Wakil  Ketua  Komisi  III  DPRD  Provinsi  Sumatera  Selatan  (Sumsel)  Agus  Sutikno menilai hasil WTP untuk Sumsel hanya penyajian sesuai norma akuntansi sudah betul............selengkapnya

Soemarjono Janji Maksimalkan Fungsi DPRD

Setelah dilantik menjabat Ketua DPRD Kabupaten PALI, Drs.H.Soemarjono berjanji akan lebih memaksimalkan tiga fungsi legislatif, diantara fungsi pengawasan, penganggaran dan legalitas....................selengkapnya

Utang Pemprov Capai Rp360 Miliar

Pembagian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) semestinya dibayar setiap tahun ke seluruh kabupaten/kota termasuk Palembang, namun karena alasan keterbatasan anggaran, pembagian ini tidak diterima 100...

PENGATURAN MENGENAI PERENCANAAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR...

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut...

Kotak Pengaduan Gratifikasi akan disediakan di 10 SKPD Muaraenim

Untuk mendukung dan mengantisipasi terjadi praktek gratifikasi dan Pungutan Liar (Pungli), Pemkab Muara Enim melalui Inspektorat Kabupaten Muara Enim, akan menyediakan 10 kotak pengaduan...

Proyek Kolam Retensi Berpotensi Mark Up

Proyek penataan kolam retensi depan GOR Pancasila yang dianggarkan dana APBD Muaraenim tahun 2014 sebesar Rp737.651.000 berpotensi mark up yang pada akhirnya akan merugikan...

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus...

Dampak Pemangkasan APBN Perubahan, Anggaran Keuangan Daerah Terancam

Pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan tahun 2016, ternyata telah mengancam keuangan daerah Pemprov Sumsel. Pasalnya, pemangkasan tersebut sangat berdampak pada keuangan...

Tunggakan Pajak Galian C PT Servo Tidak Transparan

Setelah begitu semangat untuk menagih Pajak Galian C (Batu, Tanah dan Pasir) yang sebelumnya ditunggak oleh PT Servo selaku perusahaan yang membidangi jalur angkutan...

Realisasi Dana Desa Masih Nihil

Dana desa 2015 sudah masuk ke kas daerah Muara Enim sebesar Rp26,9 miliar, dana itu hingga sekarang belum juga bisa disalurkan kepada masing-masing desa....

Pengembalian Tunjangan Profesi Guru

Tunjangan Profesi Guru (TPG) seharusnya bermanfaat bagi kesejahteraan para guru di Indonesia. Namun di Palembang Sumatera Selatan, sebanyak 157 Guru dan Tenaga Pendidik (GTK)...

DANA BAGI HASIL YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil, dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,...

Penyertaan Modal PT Bank Sumsel Babel Molor

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel), memastikan penambahan penyertaan modal pada PT Bank Sumsel Babel (BSB) yang direncanakan tahun 2016 ternyata molor, dan akan...

Tetapkan Empat Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Bibit Ikan

PRABUMULIH, SRIPO - Setelah melalui proses penyelidikani dan penyidikanii yang cukup panjang, akhirnya jaksa penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih menetapkan...

Pembebasan Lahan Jembatan Musi VI

Mega proyek Jembatan Musi VI yang menghubungkan Seberang Ulu dan Ilir Palembang hingga kini pembangunannya masih menunggu pembebasan beberapa persil lahan. Kendati demikian, pembangunan...

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan...

Bertempat di Ruang Op Room  belum lama ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)...

Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Lahat Terancam Tidak Seluruhnya Dicairkan

Sikap oknum wakil rakyat di Kabupaten Lahat tidak patut dicontoh. Sudah memakai tiga mobil dinas (mobdin) sekaligus, saat diminta mengembalikan mobdin, yang bersangkutan terkesan...

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN...

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar...

UU RI No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuanbernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikeloladalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.......... download selengkapnya

PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan kas merupakan salah satu bagian penting...

UU RI NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA

bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang............. download selengkapnya

RSUD Muara Enim Miliki IPAL Baru

Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Pada RSUD Dr H Mohammad Rabain Muaraenim yang sebelumnya dibangun dengan dana APBD Muaranim 2017 sebesar Rp 3,1 miliar,...

APBD 2013 MUBA Tembus RP 3,1 Triliun

Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari dan Pimpinan DPRD Kabupaten Muba menandatangai Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggarani Plafon Prioritas Anggaran Sementaraii (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2013...

PENGATURAN MENGENAI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN...

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut...

Harus Paham Peraturan Perundangan

Pengelolaan keuangan daerah harus diselenggarakan secara efektif dan efisien, profesional, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan prasyaratan mutlak...

Dana Hibah Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2013 Bermasalah

Palembang (BIN). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Selatan beberapa waktu lalu memberikan data hasil pemeriksaan Laporan Realisasi Anggaran (unaudited) TA...

Pemerintah Kota Palembang Gratiskan PBB

Kabar gembira bagi warga Palembang khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sebab mulai Tahun 2018 Pemerintah Kota Palembang akan menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)...

BPK Perdalam Penyelewengan Anggaran KPU

PALEMBANG, SRIPO – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan investigasi hasil pemeriksaan anggaran yang telah digunakan pada pelaksanaan dan...

Tujuh Kali Raih WTP

Pemerintah Kabupaten OKU Timur kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2017. Dengan demikian, OKU Timur menjadi salah satu daerah dengan predikat...

Dana Hibah dan Bantuan Sosial

Sesuai peraturan yang berlaku, ternyata hanya empat organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang bisa dianggarkan dan menerima hibah secara menerus yakni KONI, PMI, Pramuka dan...

Pagaralam Belum Memiliki Perda Tentang Pariwisata

Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam sampai saat ini belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Kepariwisataan. Hal ini membuat pengoptimalan pembangunan pariwisata di Kota Pagaralam kurang...

Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan...

Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai PolitikSebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Republik...

BPK dan BPKP Bekali Para Pejabat OKI

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) membekali penjabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan...

Dua Kepala Desa di Ogan Ilir Terlibat Penyimpangan Alokasi Dana Desa

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (OI), Trisnopilhaq mengatakan, sejauh ini berdasarkan data laporan ada dua oknum Kepala Desa (Kades)...

SKPD Harus Punya Terobosan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta melakukan terobosan. “Sesuai visi misi kita, arah kebijakan strategis pembangunan sudah terarah, di antaranya 2017 pembangunan menuju OKUS...

BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH

Permasalahan - permasalahan seputar kondisi ekonomi kian hari kian meningkat, sifatnya pun semakin komplek, seperti permasalahan akan pengiriman uang ke berbagai daerah, kebutuhan akan...

Korupsi, Tujuh PNS Dipecat

Terbukti bersalah atas kasus tindak pidana korupsi, sebanyak tujuh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat dipecat dengan status pemberhentian tidak...

Sekda Terima LHP Pemeriksaan Keuangan TA 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan H. Nasrun Umar bersama dengan Plt. Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Uzer Effendi resmi menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK-RI...

Penarikan Mobil Dinas Sesuai Prosedur

Puluhan mobil berplat merah sudah beberapa hari terparkir di halaman Kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang. Mobil jenis APV tersebut diserahkan kepada Sekolah Menengah Atas...

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM

Paket undang-undang bidang keuangan negara merupakan paket reformasi yang signifikan di bidang keuangan negara yang kita alami sejak kemerdekaan. Salah satu dari reformasi yang...

Audit Proyek Pengerukan Sungai Musi!

Sebanyak 30 orang yang mengaku dari Koalisi Masyarakat Mahasiswa Independent Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...

Pengelolaan Aset Bakal Kacau

Pengelolaan Aset Pemerintah daerah (Pemda) sejauh ini terbilang belum optimal. Bahkan, Hal ini pula yang menjadi batu sandungan pemda untuk mendapatkan predikat wajar tanpa...

Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2017

Wali Kota Palembang, Harnojoyo, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Palembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2017 pada...

DAK Fisik Tiga Daerah Terancam

Direktorat Jenderal Perbendaharan (DJPB) Provinsi Sumatera Selatan melakukan evaluasi terhadap penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2018 pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan...selengkapnya.

Bahas Investasi, Utusan Investor Korea Selatan Datang Ke Ogan Ilir

Korea Selatan tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Ogan Ilir (OI). Keseriusan tersebut terlihat saat utusan investor asal negeri ginseng berjumlah delapan orang, selengkapnya

Pejabat Kabupaten Banyuasin Dijadikan Target Aparat

Banyuasin (BIN). Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Selatan dengan nomor surat Nomor A/LHP/XVIII.PLG/05/2014; Nomor 28.B/LHP/XVIII.PLG/05/2014; dan Nomor...

DPRD Banyuasin Usulkan Pokok Pikiran DPRD Dalam RAPBD TA 2018

Pembahasan APBD Banyuasin Tahun Anggaran (TA) 2018 mendatang semakin alot dan belum menemui titik temu. Hal ini diduga karena adanya usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)...

Dana Desa Terkendala APBD Desember

Dana desa tahun anggaran 2015 memang sudah masuk ke kas daerah Muara Enim sebesar Rp26,9 miliar. Namun, dana itu belum kunjung disalurkan kepada desa....

PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN)...

UU RI No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

bahwa keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil,...

Dikawal Kejari, Selesaikan IPAL

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) milik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr HM Rabain Kabupaten Muara Enim sudah mulai dioperasikan. Peresmiannya dilakukan langsung Bupati...

Laju Pembangunan Daerah Cenderung Stagnan

Laju pembangunan daerah semakin sulit meningkat dan cenderung stagnan setelah jumlah transfer dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat lebih banyak diserap belanja pegawai...

Aset Senilai Rp 754 Miliar Diserahkan Bupati Musirawas ke Musirawas Utara

Pemkab Musirawas menyerahkan aset bergerak dan tidak bergerak senilai Rp 754 miliar kepada Pemkab Musirawas Utara (Muratara). Penyerahan aset dilakukan langsung oleh Bupati Musirawas...

Matriks Perbandingan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Bank Perkreditan...

bahwa Pasal 409 huruf a Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan Peraturan Menteri Dalam Negeri...

Pinjaman Daerah Untuk Pembangunan Infrastruktur

Sejumlah pemerintah daerah ternyata banyak memilih pembiayaan luar negeri untuk mendanai pembangunan infrastruktur di daerahnya. Berdasarkan data yang dimiliki kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)...

Penundaan Dana Alokasi Umum Pengaruh Cukup Besar Bagi Pemerintah Daerah

Keputusan Pemerintah Pusat, melakukan penundaan pencairan Dana Tranfer Daerah, salah satunya Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016 bagi daerah, berdampak terhadap ketidakpastian Rancangan...

PENGELOLAAN ASET BAKAL KACAU

Pengelolaan Aset Pemerintah daerah (Pemda) sejauh ini terbilang belum optimal. Bahkan, Hal ini pula yang menjadi batu sandungan pemda untuk mendapatkan predikat wajar tanpa...

Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sektor pariwisata jadi harapan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) utama di Kota Palembang. Potensi yang ada di Kota Palembang terus dimaksimalkan...selengkapnya

PENYALURAN DAN PELAPORAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah...

PEMBERIAN SUBSIDI DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PENYELENGGARA SISTEM PENYEDIAAN AIR...

Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam...

Dorong Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah oleh Daerah

Meski setelah ditetapkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang mana di dalamnya turut mengatur pendekatan jenis pajak dengan pola tertutup....

Banyak Kendaraan Dinas Prabumulih Tidak Bayar Pajak

Ratusan kendaraan roda dua dan roda empat milik Pemerintah kota Prabumulih atau mobil dinas, ternyata menunggak dalam membayar pajak kendaraan selengkapnya...

Bahkan Dana Bantuan Sosial pun Dikorupsi

PALEMBANG, KOMPAS - Dana bantuan sosial dan hibah di sejumlah daerah ternyata banyak disalahgunakan oleh oknum pejabat eksekutif dan legislatif. Dana atau barang yang...

Dewan Nilai Proyek Tak Sesuai Rencana Anggaran Biaya

Sejumlah anggota Komisi III Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir (OI) secara mendadak mendatangi tiga titik lokasi proyek pembangunan yang...

Perjalanan Dinas Masih Lebihi Batas

Pemprov Sumsel bersama 8 kabupaten/kota di Sumsel berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor Perwakilan Sumsel....

Dua Perusahaan Kontraktor di OKU Nunggak Pajak Alat Berat

Dua perusahaan kontraktor di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) terancam kena sanksi karena belum membayar pajak alat berat. Perusahaan tersebut sudah dua kali mendapat...

BPK Kawal Proyek Infrastruktur

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh proyek besar yang berkaitan dengan pelakasanan Asian Games 2018. Pemeriksaaan yang dilakukan BPK meliputi...

SK Etika dan Kepantasan Berpakaian

Pada tanggal 24 Maret 2010 BPK RI melalui Sekretaris Jenderal kembali menetapkan ketentuan tentang Etika dan Kepantasan Berpakaian di Lingkungan BPK RI dengan mengeluarkan...
Free WordPress Themes, Free Android Games