All for Joomla All for Webmasters
Friday, December 15, 2017

Abstrak Perbup No 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD TA 2017

Perbup No 1 Tahun 2017 Penjabaran APBD

Abstrak Perbup No 083 Tahun 2014

Abstrak Perbup 083 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan

Dengan perkembangan Kabupaten Empat Lawang yang semakin pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,sehingga perlu pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan atas kegiatan mendirikan...

Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis...

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), (5) dan ketentuan pasal 97 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan...

Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan...

Agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara/daerah,...

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan...

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan kepada Partai Politik di Kabupaten/Kota...

Peraturan Bupati Lahat Nomor 7 Tahun 2015 Petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi dan perpanjangan...

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah sehingga perlu diberdayakan dengan memperhatikan potensi yang ada di Daerah. Untuk...

Peraturan Bupati Lahat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan...

Peraturan Bupati Lahat Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja...

bahwa sebagai peiaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan ...

Perda No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD TA 2015

Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis...

Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun...

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan UU mengenai keuangan negara selengkapnya......

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan...

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 207 ayat (l) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Musi Rawas Utara...

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah...

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang...

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja...

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti...

Perda No.1 Tahun 2015 Tentang APBD Kab OKU TA 2015

Dalam memenuhi ketentuan pasal 315 ayat (6) UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015, Bupati OKU bersama...

Perbub No. 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penjabaran APBD TA 2015

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota...

Perda No. 6 Tahun 2014 Tentang APBD Kab OKU Selatan TA 2015

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 2...

Perda No. 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan APBD Kab OKU Selatan TA 2014

Dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar...

Perbub No.33 Tentang Struktur Organisasi Radio OKU Timur “Bersatu Kita Maju (BKM) FM

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio OKU TIMUR, perlu diatur lebih...

Perda No.8 Tahun 2014 Tentang APBD Kab OKU Timur TA 2015

Dalam melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai...

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan...

bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai Kedudukan Keuangan Kepala...

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah...

bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung, maka Pemerintah Kota Prabumulih telah membentuk Peraturan Daerah Nomor...

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja...

bahwa memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah...

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota...

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kota Prabumulih telah membentuk Peraturan Daerah...

Perda No. 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2015

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor...

Perda No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda No. 7 Tahun 2011 tentang...

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi jasa usaha terutama retribusi tempat rekreasi dan olahraga, maka perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud,...

Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemkab Muara Enim pada PDAM...

Untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim, dipandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim ke...

Perda No. 12 Tahun 2014 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Untuk mengembalikan kekayaan daerah yang hilang atau berkurang guna memulihkan keuangan daerah atas kekurangan yang terjadi , perlu diatur suatu tata cara penyelesaian kerugian...

Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha

Dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu penyesuaian dalam rangka perluasan objek retribusi daerah dan pemberian...

Perda No. 2 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 September 2012 tentang Penerimaan Pajak Hiburan Atas Permainan Golf sebelum tanggal 18 juli 2012 merupakan penerimaan yang sah...

Perbup No. 31 Tahun 2014 ttg Penjabaran Perubahan APBD TA 2014

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran...

Perda No. 1 Tahun 2015 ttg APBD TA 2015

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Musi Banyuasin...

Perda No. 15 Tahun 2014 ttg Perubahan APBD TA 2014

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor...

Perda No. 1 Tahun 2015 ttg PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN...

bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya dikawasan Jakabaring Sport City Palembang dan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah,...

Perda No. 1 Tahun 2014 ttg PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN...

bahwa dengan telah dibentuknya Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut yang merupakan salah satu UPT Dinas Kesehatan Provinsi, yang selain menyelenggarakan tugas dan fungsi...

Perda No. 2 Tahun 2014 ttg PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN...

bahwa dengan telah diserahkannya kewenangan pengelolaan pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berwenang memungut Retribusi...

Perda No. 11 Tahun 2014 ttg Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang...

Perda No. 6 Tahun 2014 ttg Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten OI No. 19...

bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, belum diatur Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit...

Perda No. 1 Tahun 2014 ttg Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten OI No. 15...

bahwa untuk menyesuaikan tarif penetapan PBB sektor pedesaan dan perkotaan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten...

Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelengaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah...

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten...

bahwa berdasarkan pasal 114 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nompr 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi “Keputusan Pimpinan DPRD...

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No. 665 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Kabupaten Ogan...

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja...

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No. 7 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan...

bahwa sesuai dengan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan produk pengaturan mengenai penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan...

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No. 660 Tahun 2014 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan...

bahwa sebagai pelaksanaa ketentuan pasal 6 Peraturan Nomor 8 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015...

Perda Nomor 6 tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis...

Perda Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013

bahwa untuk meaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun...

Perda Nomor 2 tahun 2012 Tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan

bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan...

Perda Nomor 7 tahun 2013 Tentang APBD 2014

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang...

Perda Nomor 3 tahun 2013 Tentang Perubahan APBD 2013

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar...

Perda Nomor 2 tahun 2013 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2012

bahwa untuk meaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun...

Perda Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan APBD TA 2013

bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerta serta penyesuaian terhadap program dan/atau kegiatan diperlukan penambahan...

Perda Nomor 12 tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia...

Perda Nomor 10 tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemkab Empat Lawang Pada PT Bank...

bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memajukan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah...........selengkapnya

Perda Nomor 10 tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemkab Lahat Pada PDAM Tirta Lematang...

bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lahat, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lahat...

Perda Nomor 6 tahun 2014 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bukit Selero

bahwa untuk pemantapan status dan dasar hukum Hotel Bukit Serelo Lahat menjadi Perusahaan Daerah maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.............selengkapnya

Perda Nomor 5 tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemkab Lahat Pada PT Bank Sumsel...

bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka dipandang perlu untuk melakukan penyertaan modal...........selengkapnya

Perda Nomor 6 Tahun 2014 Tentang APBD Perubahan TA 2014

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun...

Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-undang...

PERDA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG APBD PERUBAHAN TA 2012

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun...

Perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Penetapan 16 Desa Dalam Kabupaten OKU Timur

bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1)  Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18...

Perda No. 6 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ...

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun...

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja...

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2005...

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor...

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor...

Perda No 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan TEnaga Kerja Asing

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 huruf c Undang-Undang Nomor 828 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah...

Perda No 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat 1 huruf n dan Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,...

Perda No 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda No 10 Tahun 2010 tentang...

Bahwa  berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 yang diucapkan dalam sidang Pleno Terbuka Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Juli 2012, menyatakan bahwa kata”golf”  dalam Pasal 42...

Perda No 1 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

Bahwa  dalam rangka penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah yang sesuai dengan kepranataan usaha perlu diselenggarakan pelayanan dan pembinaan serta pengawasan jasa konstruksi agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban...

Perda Nomor 9 Tahun 2013 ttg Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun...

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005...

Perda Nomor 2 Tahun 2013 ttg Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian...

bahwa   perekonomian   Indonesia   disusun   berdasarkan asas kekeluargaan   dengan tujuan   utama tercipta adanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat ............. selengkapnya

Perda Nomor 1 Tahun 2013 ttg Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n dan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah...

Perda No. 14 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar...

bahwa dengan adanya perkembangan sosial ekonomi di masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh di dalam perkembangan bidang usaha industri, untuk itu perlu...

Perda No. 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah

bahwa penunaian Zakat merupakan kewajiban umat islam yang mampu dan hasil pengumpulan Zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat...........selengkapnya

Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan...

bahwa dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan penyediaan sarana pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan air bersih, diperlukan infrastruktur yang memadai yang didukung oleh pengerahan...

Perda No. 14 Tahun 2013 Tentang Pembentukan PT BPR Baturaja Kab OKU

bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi...

Perda No. 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Parkir

bahwa dalam rangka menjaga ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta pelayanan terhadap kebutuhan ruang parkir kendaraan, maka perlu diatur Penyelenggaraan Parkir dalam wilayah...

Perda No. 17 Tahun 2008 tentang Izin Praktik Bidan dan Bidan Madya

bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dibidang pelayanan dan pembangunan kesehatan masyarakat, sejalan dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN...

bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Mengajukan Rencana Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, melalui perluasan investasi pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir,...

Perda No 2 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD TA 2013

Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, anatara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan...

Perda No 1 Tahun 2014 tentang APBD TA 2014

Bahwa untuk melaksankan ketentuan Pasal 181 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala...

Perda Musi Banyuasin No 14 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD TA 2013

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat 4 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan  Undang-Undang No 12 Tahun...

Perda Musi Banyuasin No 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin...

bahwa sesuai Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau Milik Swasta........................ Selengkapnya

Perda Musi Banyuasin No 9 Tahun 2013 tentang Retribusi dan/atau Penyedotan Kakus serta...

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam upaya mengintesifkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang membiayai pelaksanaan pemerintahan...

Perda Musi Banyuasin No 1 Tahun 2014 tentang APBD TA 2014

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat 4 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan  Undang-Undang No 12 Tahun...

Perda Nomor 3 Tahun 2013 ttg IZIN LINGKUNGAN

bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dan oleh sebab itu perlu diadakan pengendalian dampak negatif dan meningkatkan dampak positif...

Perda Nomor: 1 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa...

Abstraksi Perda No 14 Tahun 2013 ttg Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 7 Tahun...

bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 ayat (1)...

Abstraksi Perda No 10 Tahun 2013 ttg Perubahan atas Perda No 4 Tahun 2008...

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Bentuk Saham pada Perseroan Terbatas...

Abstraksi Perda No 9 Tahun 2013 ttg Perubahan Ketiga atas Perda No 2 Tahun...

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah...

Perda Nomor 10 Tahun 2013 ttg Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Musi...

bahwa dalam rangka percepatan peningkatan dan pengembangan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang sejalan dengan Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) Antara Pemerintah Pusat...

Perda No 5 Tahun 2013 ttg Organ dan Kepegawaian PDAM Tirta Musi Palembang

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum serta dalam upaya meningkatkan...

Perda No 2 Tahun 2013 ttg Pembangunan Berkelanjutan

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sejalan dengan kondisi pembangunan di Kota Palembang yang...

Perda No.1 Tahun 2012 ttg Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas...

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2010, Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas telah melakukan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan...

Perda No.10 Tahun 2012 ttg IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, pemanfaatan kayu dan atau...

Perda No. 9 Tahun 2012 ttg Izin Pengelolaan Burung Walet

bahwa burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberadaan populasinya di alam.......selengkapnya

Perda No. 4 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN ATAS TANAH DAN BANGUNAN

bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pajak daerah......selengkapnya

Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

bahwa penyelenggaraan bangunan sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan...

Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi

bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial budaya yang dapat menunjang kehidupan material maupun spiritual guna mewujudkan masyarakat yang adil...

Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032

bahwa untuk menjaga keserasian, keterpaduan pembangunan dan pengembangan Kota Lubuklinggau sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan bagi wilayah sekitarnya yang melayani lingkup regional sebagaimana...

Perda No. 19 Tahun 2012 ttg Pembentukan Organisasi Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset...

bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan khususnya dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah...

Perda No. 15 Tahun 2011 ttg Retribusi Jasa Usaha

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Retribusi...

Perda No. 13 Tahun 2011 ttg Pajak Sarang Burung Walet

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten...

Perda No. 2 Tahun 2012 ttg Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

bahwa dalam rangka menghindari kerugian akibat kabakaran, maka setiap bangunan dan kawasan tertentu serta sarana umum harus dilengkapi dengan sarana berupa alat pemadaman kebakaran,...

Perda No. 14 Tahun 2012 ttg APBD TA 2013

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun...

Perda No. 11 Tahun 2011 ttg Retribusi Terminal

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah...

Perda No. 4 Tahun 2013 ttg Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan...

Perda No. 4 Tahun 2012 ttg Pajak Sarang Burung Walet

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Sarang Burung Walet merupakan...

Perda No. 1 Tahun 2013 ttg Perubahan atas Perda No.2 Tahun 2011 ttg Penyertaan...

bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan peningkatan prosentase saham Pemerintah Kabupaten Ogan KJomering Ulu Timur pada PT. Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung yang...

Peraturan daerah Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan...

a. bahwa dalam rangka rasionalisasi kelembagaan perangkat daerah agar lebih efektif dan efisien serta mampu melaksanakan kewenangan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat...

Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan...

a. bahwa berdasarkan asas efisien dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah...

Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan...

a. bahwa pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum yang mantap dan dinamis, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan...

Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan...

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor retribusi daerah, maka dipandang perlu untuk dilakukan penambahan objek retribusi dan penyesuaian tarif retribusi pelayanan...

Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral...

a. bahwa kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terutama pertambangan mineral dan batubara mempunyai peran penting dan...

Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas...

a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah agar lebih efektif dan efisien serta mampu melaksanakan kewenangan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,...

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas...

a. bahwa dalam rangka meningkatakan pelayanan kepada masyarakat dan untuk membantu kelancaran tugas-tugas Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan , maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah...

Perda Kabupaten OKUS Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang...

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor...

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah dari kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,...

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Bahwa kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang...

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih Ke Dalam...

Bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Petro Prabu, dipandang perlu untuk melakukan penyertaan modal Pemerintah Kota Prabumulih ke dalam Perusahaan...

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman...

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih kepada Partai...

bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantan Keuangan kepada Partai Politik, untuk membantu kegiatannya dalam rangka memperjuangkan cita - cita...

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Apoteker

Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} bahwa dalam rangka pengawasan dan pemantauan peredaran obat yang dikonsumsi masyarakat...

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Petro Prabu

bahwa dalam rangka menunjang Pembangunan Daerah dan menambah Pendapatan Daerah serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah yang akan mengelolah dan...

Perda Kabupaten OKI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan...

Kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Kabupaten Ogan Komering Ilir memungkinkan terjadinya bencana alam baik faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang...

Perda Kabupaten OKI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan...

Kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Kabupaten Ogan Komering Ilir memungkinkan terjadinya bencana alam baik faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang...

Perda Kabupaten OKI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang APBD Kabupaten OKI TA 2012

Untuk memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pemerintahan daerah, Kepala Dinas mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan...

Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja...

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya yang berakibat buruk bagi masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu ditangani secara...

Perda Kabupaten Ogan KOmering Ilir Nomor 3 Tahun 2011 tentang PerubahanAPBD Kabupaten Tahun Anggaran...

Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai Asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanjaperlu diatur...

Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan...

Untuk melaksanakan ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan...

PERDA NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PERIZINAN TAMBANG

Bahwa Mineral dan Batubara merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, pengelolaannya perlu dilakukan secara...

PERDA NO. 22 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Bahwa pengelolaan sampah dari hulu ke hilir perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi bagi daerah, sehat bagi masyarakat dan...

PERDA NO. 16 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota secara penuh sebagaimana diatur dalam...

Perbup No.27 Tahun 2012 ttg Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran BP PBB

bahwa dalam rangka pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 200 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah...

Perbup No.17 Tahun 2012 ttg Perubahan Kedua atas Lampiran Perbup Muba No.21 Tahun 2011...

bahwa dengan adanya nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 022 Tahun 2012|Nomor 01 tahun 2012 tentang...

Perbup No. 8 Tahun 2012 ttg Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksankan pengadaan barang/jasa secara elektronik.......... download...

Perbup No.5 Tahun 2012 ttg Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat...

bahwa Peraturan bupati Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan...

Perbup No.3 Tahun 2009 ttg Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pajak Penerangan Jalan, untuk pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan tersebut perlu diatur lebih...

Perda No. 14 Tahun 2012 ttg Perubahan atas perda no 3 tahun 2012 ttg...

bahwa sesuai ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf m UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan pendidikan adalah merupakan...

Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Pencabutan perda no 6 tahun 1982 ttg pendirian...

bahwa Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru didirikan dengan tujuan antara lain untuk turut serta dalam pengembangan perekonomian daerah dan memberikan kontribusi yang optimal bagi...

Perda No. 9 Tahun 2012 ttg Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Prov Sumsel

bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan potensi perekonomian rakyat melalui usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi diperlukan dukungan pendanaan dari perbankan dan/atau melalui sumber-sumber pembiayaan lainnya...................

Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah yang...

Perda No. 4 Tahun 2012 ttg Retribusi Jasa Usaha

bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah yang...

Perda No. 3 Tahun 2012 ttg Retribusi Jasa Umum

bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah yang...

Perda Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Pengendalian dan Pemanfaatan Rawa

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 25 Tahun...

Perda Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

bahwa untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum, khususnya warga Kota Palembang, sejalan dengan ketentuan Pasal...

Perda Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan...

bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pasal 9 Peraturan...

Perda Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan...

bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana dan...

Perda Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sebagai upaya untuk mengintensifkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)...

Perda No. 25 Tahun 2011 tentang APBD Ta 2012

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun...

Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi IMB

bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu...

Perda No. 5 Tahun 2012 ttg Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan...

Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi...

Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan...

bahwa sesuai ketentuan Pasal bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi...

Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame

bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pajak daerah......... download selengkapnya

Perda No 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Baturaja Multi Gemilang

bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi...

Perda No 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

bahwa dalam rangka menghindari kerugian akibat kabakaran, maka setiap bangunan dan kawasan tertentu serta sarana umum harus dilengkapi dengan sarana berupa alat pemadaman kebakaran,...

Perda No 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan...............download selengkapnya

Perda No 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan...............download selengkapnya

Perda No 8 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Hotel Griya Serasan Sekundang

bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dari hotel Griya Serasan Sekundang Kabupaten Muara Enim, agar lebih mampu untuk mandiri, handal dan...

Perda No 2 Tahun 2012 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2011

untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang...

Perda Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai upaya tersedianya benih ikan, induk ikan atau...

Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya

bahwa dalam rangka penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga di bidang pembangunan, perdagangan dan jasa, pertambangan dan energi, perindustrian, pariwisata, pertanian dan perkebunan, transportasi,...

Perda No.27 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa ketentuan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan...

Perda No.20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah unutk kepentingan...

Perda No.8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Bahwa kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang...

Perda No. 35 Tahun 2011 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD di RS Daerah...

Bahwa berdasarkan tata tertib penilaian tim penilai Badan Layanan Umum Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota No. 269 Tahun 2011 tentang penunjukan tim...

Perda No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian...

Perda No.9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan...

Perda No.7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Bahwa untuk melaksanakan ayat (1) Pasal 151 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah dan dalam rangka terselenggaranya proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,...

Peraturan Daerah Kota Pagaralam Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...

Bahwa peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja merupakan perwujudan dari rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2012 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta...

Perda No.14 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan

bahwa dengan laju perkembangan pembangunan yang semakin pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaturan, penataan dan pengendalian pendirian bangunan, perlu dilakukan...

Perda No.12 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Sarang Burung Walet

Bahwa dengan makin meningkatnya keinginan masyarakat untuk melakukan pengusahaan sarang burung walet, maka perlu dilakukan pembinaan yang seksama baik di bidang teknik budidaya maupun...

Perda No.12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan

Bahwa dengan telah terbentuknya Kabupaten Ogan Ilir serta dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan dunia usaha dipandang perlu untuk mengatur dan menata pemberian Izin Gangguan...Download...

Perda No.4 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Bidang Industri dan Perdagangan

Bahwa usaha kegiatan industri dan perdagangan adalah kegiatan strategis yang melibatkan sumberdaya manusia dan sumber daya alam dalam jumlah besar... Download selengkapnya

Perda No.13 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Sewa dan Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota...

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir  Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor...

Perda No.8 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun...

Perda No.15 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten...

Perda No.14 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan

Bahwa  dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten...

Perda No.14 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Rertribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali...

Perda No.2 Tahun 2011 tentang RPJMD

bahwa sebagai landasan atau pedoman umum dalam penyelengaraan pembangunan daerah selama periode 5 (lima) tahun, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun pengawasan, maka sejalan...

Perda No.1 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank Sumsel Babel

bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan/atau pendapatan daerah sebagai sarana dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu menggali sumber potensi dan...

Perda No.12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian...

Perda No.11 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah

Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian...

Perda No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian...

Perda No.24 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet

bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, perlu upaya dan usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah melalui Pajak Sarang Burung Walet...Download...

Perda No.23 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan

Bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan  masyarakat, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah melalui Pajak Penerangan Jalan...Download selengkapnya

Perda No.22 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame

Bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, perlu upaya dan usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah melalui Pajak Reklame...Download selengkapnya

Perda No.20 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran

bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, perlu upaya dan usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah melalui Pajak Restoran...Download selengkapnya

Perda No.18 tahun 2010 tentang Pengelolaan Lebak Lebung dan Sungai

Bahwa wilayah perairan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terdiri dari sungai dan rawa termasuk lebak lebungnya merupakan karunia Tuhan karena mengandung sumber daya ikan...

Perda No.18 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan retribusi Izin Gangguan

bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu meninjau dan memperbaharui Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor...

Perda No.7 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kota Palembang

bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 157 huruf a angka 3 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa hasil pengelolaan...

Perda No.1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam upaya mengintensifkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan...

Perda No.10 tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Musi...

Bahwa peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 10 tahun 1999.....download selengkapnya

Perda Nomor 1 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Membongkar Bangunan Dalam...

Bahwa laju perkembangan pembangunan dalam Kota Pagar Alam yang semakin meningkat, maka perlu pengaturan, penataan dan pengendalian pendirian bangunan.   Download selengkapnya.

Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2008

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah No. 1 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu ditetapkan Peraturan...

Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Pagar Alam

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 81 dan Pasal 85 PP No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barag Milik Negara/Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota...

Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sewa Kios Pasar Dempo Permai dan Pasar...

Bahwa untuk pelaksanaan sewa kios Pasar Dempo Permai dan Pasar Bertingkat Besemah yang merupakan aset Pemerintah Kota Pagar Alam perlu ditetapkan besaran sewa kios...

Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor...

Bahwa dengan peraturan Walikota Pagar Alam No. 12 tahun 2008 telah ditetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun...

Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tanda Daftar Industri (TDI) Walikota Pagar Alam

Bahwa untuk melaksanakan kewenangan yang telah diserahkan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di bidang industri dan perdagangan, menetapkan suatu Peraturan tentang Retribusi Tanda Daftar...

Peraturan Walikota Nomor 300 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor...

Bahwa dengan telah diundangkannya Perda No. 32 tahun 2003 tentang Retribusi Terminal Transportasi Jalan, dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 No. 32...

Peraturan Walikota Nomor 288 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor...

Bahwa dengan telah diundangkannya Perda No. 33 tahun 2003 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003...

Keputusan Walikota Nomor 128 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perda Kota Pagar Alam Nomor 15...

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Perda No 15 tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan  Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Pagar Alam Tahun 2004...

Keputusan Walikota Nomor 122 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perda Kota Pagar Alam Nomor 20...

Bahwa dengan telah diundangkannya Perda No 20 tahun 2004 tentang Retribusi Penertiban Media Informasi Dan Komunikasi dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2004...

Keputusan Walikota Nomor 95 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor...

Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah khususnya bidang retribusi angkutan sampah, maka perlu menindak lanjuti pelaksanaan Peraturan Daerah No. 26 tahun 2003 tentang retribusi...

Perda Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengikatan Dana Anggaran Peningkatan Jalan Dengan Pelaksanaa Tahun...

Bahwa dalam rangka percepatan dan keseimbangan laju pembangunan untuk perubahan wilayah kota guna mendukung tercapainya visi dan misi Kota Pagar Aam sebagai kota agrobisnis...

Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Bahwa untuk melaksanakan ayat (1) pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan...

Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Pagaralam Nomor...

Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Daerah Kota Pagar Alam tidak sesuai dengan...

Perda Nomor 18 Tahun 2003 tentang Larangan Menangkap Ikan Dengan Bahan Peledak, Listrik, Racun...

Bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, khususnya populasi ikan, perlu dicegah kegiatan penangkapan ikan dengan penggunaan bahan beracun dan bahan peledak serta alat listik.     Download...

Perda Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Minum Kota Pagar Alam

Bahwa untuk tertibnya penyaluran dan pemutusan air minum, baik yang melalui perpipaan maupun tidak melalui perpipaan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, maka...

Perda Nomor 14 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam

Bahwa dalam melaksanakan UU No. 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam sebagai daerah otonom, maka dalam melaksanakan pembangunan diperlukan tata ruang Kota...

Perda Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Kota...

Bahwa di bidang perdagangan terdapat pedagang kaki lima yang dapat menunjang perekonominan dan dapat menyerap tenaga kerja, akan tetapi merupakan suatu masalah dalam perkotaan...

Perda Nomor 12 Tahun 2003 tentang Menjemur Kopi, Padi, dan Menumpuk Benda-Benda Lainnya Di...

Bahwa untuk melaksanakan kewenangan daerah pada ayat (2) pasal 8 UU No. 8 tahun 2001, maka perlu menertibkan masyarakat menjemur kopi, padi, dan menumpuk...

Perda Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Lintas Trayek Angkutan Umum...

Bahwa dengan telah ditingkatkannya Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom, maka dipandang perlu untuk menata kembali lalu lintas dan lintasan trayek angkutan umum sesuai...

Perda Nomor 9 Tahun 2003 tentang Lambang Daerah Kota Pagar Alam

Bahwa dengan telah terbentuknya Kota Pagar Alam berdasarkan UU No. 8 tahun 2001, maka untuk menentukan ciri khas terhadap kota, perlu ditetapkan Lambang Daerah...

Perda Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan dalam Kota Pagar Alam

Bahwa dalam rangka melaksanakan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam perlu...

Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Dalam Kota Pagar Alam

Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 65 UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Tentang Pemerintah Daerah dipandang perlu membentuk organisasi kecamatan sebagai unsur...

Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2008 –...

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 150 ayat (3) huruf e, Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah juncto pasal 15 ayat (1)...

Perda Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Pagar...

Bahwa dalam rangka menjamin efektivitas pencapaian maksud dan tujuan pembangunan segala aspek hidup dan perikehiduoan masyarakat secara terpadu sinergis dan berkesinambungan di Daerah Kota...

Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat

Bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.   Download selengkapnya.

Perda Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah DPRD...

Bahwa dalam rangka pelaksanakan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota...

Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga

Bahwa mengadakan usaha-usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah.   Download selengkapnya.

Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Pagaralam Nomor...

Bahwa untuk pengembangan usaha kegiatan Badan Usaha Milik daerah Kota Pagar Alam perlu diadakan perubahan bidang-bidang usaha disamping usaha-usaha yang telah ada perlu diadakan...

Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam...

Bahwa untuk melaksanakan kesatuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 tahun...

Perda Nomor 34 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir Khusus

Bahwa untuk penertiban parkir khusus dan menambah pendapatan daerah di Kota Pagar Alam, sejalan dengan maksud UU No. 22 tahun 1999, maka perlu diatur...

Perda Nomor 33 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Bahwa untuk penertiban parkir di tepi jalan umum dan menambah pendapatan daerah di Kota Pagar Alam, sejalan dengan maksud UU No. 22 tahun 1999,...

Perda Nomor 32 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal Transportasi Jalan

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas sehingga tercipta ketertiban, keamanan, dan kelancaran di terminal, serta dalam...

Perda Nomor 31 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Trayek Alat Angkutan Umum

Bahwa untuk menunjang kelancaran lalu lintas angkutan orang dan barang di Kota Pagar Alam sehingga tertib dan lancar menuju pemerataan keadilan di bidang angkutan...

Perda Nomor 30 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Bahwa dalam PP No. 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi telah mengatur mengenai Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor, sehingga hal itu perlu ditindaklanjuti dengan...

Perda Nomor 29 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, KTP dan...

Bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah sejalan dengan UU No. 34 tahun 2000 yang mengarah pada siste, pemungutan pajak dan retribusi yang sederhana, adil,...

Perda Nomor 28 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Praktwk Apoteker, Asisten Apoteker Dalam Pelayanan...

Bahwa dalam rangka pelaksanaaan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan...

Perda Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Praktek Bidan dan Bidan...

Bahwa dalam rangka pelaksanaaan Peraturan Daerah di bidang pelayanan dan pebangunan kesehatan masyarakat, sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan No. 572/Menkes/Per/VI/1996 dan Peraturan Menteri...

Perda Nomor 26 Tahun 2003 tentang Retribusi Angkutan Sampah, Kebersihan dan Keindahan Kota Pagar...

Bahwa untuk melaksanakan UU No. 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonomi, dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta menciptakan...

Perda Nomor 25 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar dan Sewa Kios Dalam Kota Pagar...

 Bahwa untuk melaksanakan UU No. 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonomi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka dari sektor...

Perda Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Bahwa dengan terbentuknya Kota Pagar Alam berdasarkan UU No. 8 tahun 2001, maka pajak pengambilan bahan galian golongan C perlu diatur dengan Peraturan Daerah.   Download...

Perda Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel dan Restoran

Bahwa dengan terbentuknya Kota Pagar Alam berdasarkan UU No. 8 tahun 2001, maka pajak hotel dan restoran perlu diatur dengan Peraturan Daerah.   Download selengkapnya.

Perda Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame

Bahwa dengan terbentuknya Kota Pagar Alam berdasarkan UU No. 8 tahun 2001, maka pajak reklame perlu diatur dengan Peraturan Daerah.   Download selengkapnya.

Perda Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan

Bahwa dengan terbentuknya Kota Pagar Alam berdasarkan UU No. 8 tahun 2001, maka pajak hiburan perlu diatur dengan Peraturan Daerah.   Download selengkapnya.

Perda Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan

Bahwa dengan terbentuknya Kota Pagar Alam berdasarkan UU No. 8 tahun 2001, maka pajak pendaftaran perusahaan perlu diatur dengan Peraturan Daerah.    Download selengkapnya.

Perda Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan

Menetapkan: Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Pajak Penerangan Jalan   Download selengkapnya.

Perda Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Kepariwisataan Kota Pagar Alam

Bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah bidang kepariwisatan, Kota Pagar Alam saat ini mempunyai peranan penting untuk memperluas lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah serta...

Perda Nomor 11 Tahun 2003 tentang Izin dan Jenis Tempat Usaha

Bahwa dengan telah ditingkatkannya Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom. Dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu menggali potensi Sumber Daya Alam secara...

Perda Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Bahan Galian Golongan C

Bahwa untuk melaksananakan UU No. 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom, dan agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka...

Perda Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar...

Bahwa dalam rangka pelaksanaaan pelaksanaan otonomi daerah, perlu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di RSD Besemah Kota Pagar Alam.   Download selengkapnya.

Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perda Kota Pagar Alam Nomor 29...

Bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat Kota Pagar Alam untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, maka dipandang perlu untuk tidak memungut biaya dalam pembuatan Akta...

Keputusan Walikota No. 228 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor...

Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No. 23 tahun 2003 tentang Pajak Hotel dan Restoran dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam...

Keputusan Walikota No. 227 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No...

Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No. 22 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003...

Keputusan Walikota No. 225 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No...

Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No. 20 tahun 2003 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun...

Keputusan Walikota No. 221 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor...

Bahwa dengan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 24 tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dalam Lembaran Daerah...

Keputusan Walikota No. 222 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Perda No. 17 tahun 2003...

Bahwa Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No. 17 tahun 2003 tentang Izin Usaha Kepariwisataan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tanggal 21...

Keputusan Walikota No. 41 tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi

Bahwa dalam upaya mengatur, memberdayakan dan mengawasi usaha jasa konstruksi sejalan dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 369/KPTS/M/2001 tentang Pemberian Izin Usaha...

Perda No. 10 Tahun 2005 ttg Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten...

Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah, maka dipandang perlu untuk mencari sumber-sumber...

Perda No. 7 Tahun 2005 ttg Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan...

Bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka kegiatan Dewan dimaksud perlu diatur dan didukung dengan...

Perda No. 34 Tahun 2005 ttg Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Kepada Partai Politik

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau...

Perda No. 24 Tahun 2003 ttg Pemberian Biaya Pemungutan Kepada Dinas Pendapatan Daerah

Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan dorongan kepada aparat Dinas Pendapatan Daerah dan aparat-aparat yang turut membantu pemesukan Pendapatan Daerah Kabupaten agar...

Perda No. 10 Tahun 2008 ttg Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor...

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan...

Perda NO. 31 Tahun 2003 ttg Pajak Restoran

Bahwa untuk lebih meningkatkan pendapatan Daerah terutama dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang  nyata dan bertanggungjawab, maka diperlukan sumber Pendapatan Daerah yang potensinya dimungkinkan...

Perda NO. 30 Tahun 2003 ttg Pajak Reklame

Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah sesuai dengan semangat Otonomi Daerah. Download...

Perda NO. 29 Tahun 2003 ttg Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Bahwa untuk lebih meningkatkan pendapatan Daerah terutama dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, maka diperlukan sumber Pendapatan Daerah yang potensinya dimungkinkan...

Perda NO. 28 Tahun 2003 ttg Pajak Penerangan Jalan

Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah,...

Perda NO. 27 Tahun 2003 ttg Pajak Hotel

Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah,...

Perda NO. 26 Tahun 2003 ttg Pajak Hiburan

Bahwa untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, maka diperlukan sumber pendapatan daerah yang potensinya dimungkinkan untuk...

Perda No. 6 Tahun 2005 ttg Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources

Bahwa wilayah Kabupaten Banyuasin mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) yang potensinya belumdikelola secara optimal sehingga Pemerintah Kabupaten Banyuasin berkeinginan untuk mengelola dan mengembangkan potensi...

Perda No. 4 Tahun 2005 ttg Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan air bersih, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk mengusahakannya yang berbentuk Perusahaan Air Minum (PDAM). Download...
Free WordPress Themes, Free Android Games