Lewat Film, Badan Pemeriksa Keuangan Ajak Masyarakat Tak Korupsi

29/01/2014 – 13:51

Medan-andalas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meluncurkan tiga film pendek yang diinspirasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) menampilkan sejumlah artis antara lain Ida Leman, Happy Salma, dan Lukman Sardi. Medan menjadi kota pertama di luar Jawa yang memutar fim tersebut. Pemutaran perdana film ini berlangsung di Jakarta pada 20 Januari 2014.

Tiga film pendek yang bertujuan memberikan edukasi dan inspirasi untuk mengajak masyarakat agar menjauhi perilaku korupsi itu diputar di Hermes Place Polonia, Jalan Mongonsidi, Medan, Senin (27/1).

Hadir menyaksikan pemutaran film tersebut antara Anggota V BPK Dr Agung Firman Sampurna SE, Wagubsu Ir HT Erry Nuradi MSi, Sekda Provsu Nurdin Lubis, Plt Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, Kepala Perwakilan BPK Sumatera Utara Muktini, Ketua DPRD Medan Amiruddin, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sumut.

Kepala BPK Hadi Purnomo mengatakan, BPK mengeluarkan tiga film pendek berjudul ‘Uang Rujak Emak’, ‘Kertas Si Omas’ dan ‘Cerita Kami’ itu diinspirarsi dari LHP.

Tujuan pembuatan film tersebut adalah untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat bahwa penyelewengan dan korupsi itu jangan dilakukan. Film tersebut lebih menyentil ke hal-hal yang memulai korupsi tetapi akhirnya menyengsarakan rakyat.

“Kita ingin pengelolaan negara ini lebih baik lagi. Kasusnya dibuat story line yang menggambarkan tentang adanya penyelewangan dalam tiga kasus tersebut yakni bidang pendidikan (dana BOS), tenaga kerja, dan pelayanan ibadah haji,” kata Hadi.

Dikatakannya, BPK mengaudit pengelolaan APBN dan APBD setiap tahun dan hasilnya dengan nilai opini terhadap lembaga/instansi tersebut. Tanggung jawab itu tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi juga masyarakat.

Sementara itu, Agung Firman Sampurna menyebutkan, BPK menyoroti tiga topik yakni pelayanan ibadah haji dengan judul ‘Uang Rujak Emak’, pendidikan tentang pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan ‘Cerita Kami’ tentang tenaga kerja Indonesia (TKI) agar pelayanan ketiga sektor tersebut lebih baik lagi.

Diakuinya, pelayanan ibadah haji Indonesia pada tahun 2013 terbaik di dunia. Namun BPK menilai ke depan harus tetap menjadi lebih baik lagi, tidak ada calo yang dapat merugikan masyarakat.

Agung menjelaskan, BPK memeriksa 279 identitas diantaranya 273 Pemda dan 16 provinsi termasuk Pemprovsu. Dari 1.600 LHP yang dikeluarkan setiap tahun, ternyata ada yang diperiksa itu justru kurang membaca LHP tersebut.

“Dari tiga topik film itu saja menggambarkan betapa luasnya tanggung jawab pengelolaan negara yang pengawasannya oleh BPK,” kata Agung.

Dia berharap, ketiga judul film pendek ini akan menjadi salah satu sarana publikasi untuk meningkatkan kesadaran publik tentang keberadaan, peran, dan konstribusi BPK terhadap perbaikan akuntabiitas pengelolaan keuangan negara.

Film ‘Uang Rujak Emak’ bercerita tentang penjual rujak yang mengumpul uang sejak anaknya masih kecil (SD) untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Setelah anaknya tamat sekolah dan kerja, barulah keinginannya itu bisa terpenuhi. Namun seperti cerita banyak orang, untuk berangkat harus menunggu lama sampai tahunan.

Kesempatan ini dimanfaatkan oleh calo yang katanya bisa mengurus berangkat haji tahun ini asalkan ada dana pelicin. Akhirnya si anak mengurus ibunya dengan menjual kendaraan untuk tambahan dana tersebut. Namun Kemenag memang menyurati si emak itu bahwa tahun ini gilirannya berangkat, jadi tak perlu harus ke calo. Pasalnya, giliran berangkat sudah ada melalui Sistem Koordinasi Haji Terpadu (Siskohat).

Sedangkan film ‘Kertas Si Omas” menceritakan seorang gadis yang berhasrat menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri tetapi hasil pemeriksaan kesehatan, wanita tersebut tidak bisa karena ada penyakitnya. Namun wanita itu berupaya menyogok petugas agar mau mengeluarkan surat keterangan bahwa dia layak jadi TKI.

Untuk film ‘Cerita Kami’ bercerita tentang kepala SMP yang mengorupsi dana BOS sehingga yang rugi murid-muridnya serta kondisi sekolah cukup memprihatinkan. Sementara kepsek tersebut memperkaya diri dengan berbagai fasikitas sekolah seperti TV dan sebagainya.

Dana BOS itu diberikan pemerintah ke sekolah-sekolah untuk membantu operasional sekolah seperti penyediaan buku-buku pelajaran dan rehabilitasi sekolah.

Menanggapi tiga film pendek ini, Erry Nuradi mengatakan bahwa intinya jangan mengambil jalan pintas untuk mencapai sesuatu. Kedua, tentang TKI yang juga meloloskan TKI walaupun tak layak segi kesehatan. Ketiga dana BOS yang diselewengkan Kepsek.

“Tiga film ini menggugah kita untuk tetap mengedepankan kepentingan masyarakat,” ungkap Erry.

Kepala Humas BPK Bachtiar Arif menyebut film ini mulai dibuat April 2013 dengan bantuan USAID melalui proyek Strengthening Integrity and Accountability Program yang dikelola oleh Konsultan Management System International (MSI), termasuk di dalamnya proses pemilihan production house.(Siong)

harianandalas.com