Seminar Nasional Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara dan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik

05/06/2013 – 10:11

1

Banyak cara yang dapat dilakukan dalam menumbuhkan semangat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya aksi langsung, terkadang penyampaian nilai-nilai dasar secara lisan juga diperlukan guna memperkuat niat baik dalam diri. Seperti halnya seminar yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang pada hari Senin, (03/06/2013). Seminar tersebut mengusung tema “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara dan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik”.

Seminar bertujuan untuk mengkaji pentingnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara serta tatakelola pemerintah daerah yang baik sebagai syarat mewujudkan masyarakat sejahtera, serta mengajak peran serta masyarakat untuk mengawasi terwujudnya hal tersebut.

2Hadir sebagai pembicara, Anggota III BPK RI, Dr. Agung Firman Sampurna yang menyampaikan materi dengan tema “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Konteks Pemerintahan Daerah Yang Baik Demi Terwujudnya Masyarakat Sejahtera”. Dalam paparannya, dijelaskan bahwa secara sederhana akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan komitmen untuk melakukan berbagai hal dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan, yang dalam hal ini yaitu pengelolaan keuangan negara. Sementara itu, hal yang selalu dikaitkan dengan akuntabilitas adalah transparansi dimana secara sederhana merupakan hak untuk mendapatkan informasi yang memadai, namun tetap harus diingat bahwasanya suatu hak harus tetap dibarengi dengan kewajiban.

Dalam kaitan hal tersebut, semua elemen bangsa harus tahu terlebih dahulu apa yang akan dilakukan untuk dapat menciptakan kesejahteraan yang sejatinya merupakan tujuan semua bangsa. Beliau menyampaikan bahwa penyelenggara negara harus menjalankan tata kelola negara dengan baik secara ekonomis, efisien, efektif, dan accountable, sementara itu warga negara juga memiliki andil untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara, menggunakan hak sebaik-baiknya, membiasakan hidup disiplin, terencana, terstruktur, dan konsisten, serta membangun budaya mawas diri, sehingga perilaku individu inilah yang akan membentuk sistem tata kelola negara yang baik.

3Sementara itu, narasumber dari KPK RI yakni Fungsional Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama antar Komisi dan Instansi, Insan Fahmi menyampaikan materi yang juga membahas tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah namun dilihat dalam perspektif pemberantasan korupsi.

Peserta seminar yang hadir diantaranya para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan, Hakim, Kejaksaan dan Kepolisian, Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat/adat, para dosen dan mahasiswa, dan praktisi hukum.