All for Joomla All for Webmasters
Tuesday, October 17, 2017

Pelantikan Anggota MKKE BPK dan Upaya Penguatan Kapasitas Organisasi

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Moermahadi Soerja Djanegara beberapa waktu lalu tepatnya 4 Oktober 2017, memandu pengambilan sumpah Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan (MKKE BPK) di Kantor Pusat BPK. Adapun yang diambil sumpahnya sebagai Anggota MKKE BPK adalah Jusuf Halim yang berasal dari unsur profesi. Pengambilan sumpah ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan BPK Nomor 16/K/I-XIII.2/10/2017 tentang Pengangkatan Anggota...

Hasil Final Audit BPK, Kasus BLBI Rugikan Negara Rp 4,58 Triliun

Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan tertanggal 25 Agustus 2017. Audit itu terkait indikasi tindak pidana korupsi penerbitan surat keterangan lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). KPK menyebut nilai kerugian keuangan negara dari laporan itu adalah Rp 4,58 triliun. "Dari laporan tersebut nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun dari...

Ditjen perbendaharaan buka pengajuan dana desa

Palembang (ANTARA Sumsel) - Direktorat Jenderal (ditjen) Perbendaharaan Negara Kantor Wilayah Sumatera Selatan membuka pengajuan dana desa tahap kedua sejak Agustus 2017. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Sumsel Sudarso di Palembang, Jumat, mengatakan sejak dibuka hanya tiga kabupaten yang mengajukan sementara 14 kabupaten/kota masih menunda. "Sebagian besar lambannya pengajuan dana desa tersebut, karena belum memenuhi persyaratan utama yakni telah merealisasikan penyaluran...

Pemkot Palembang targetkan penurunan angka penduduk miskin

Palembang (ANTARA Sumsel) - Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, menargetkan penurunan angka penduduk miskin lebih besar lagi dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. "Target tahun ini angka penduduk miskin bisa diturunkan lebih besar lagi, berdasarkan data 2016 tercatat 12,9 persen penduduk miskin dari 1,6 juta jiwa penduduk, sedangkan pada 2015 tercatat 13 persen," kata Sekda Palembang Harobin Mastofa di Palembang, Senin. Menurut...

Seminar Psikologi Membangun Team Work

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengadakan seminar Psikologi Membangun Team Work yang diadakan di Hotel Excelton Palembang Seminar ini diikuti oleh seluruh pegawai pada perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan tersebut bertujuan untuk menciptakan kerja sama yang baik antar para pegawai dan menimbulkan suasana yang mendukung bagi kelancaran dan efektivitas dari para pegawai Dari hasil seminar ini, diharapkan untuk menjadi acuan...

Penerimaan CPNS Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2017

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi No. 72 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan TA 2017, membuka kesempatan kepada WNI, Pria dan Wanita, berpendidikan Sarjana (S-1) untuk diangkat sebagai CPNS untuk ditempatkan pada Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan BPK di seluruh Indonesia. Untuk pengumuman lebih lanjut, dapat...

BPK RI Terpilih Kembali sebagai Auditor Eksternal Badan Atom PBB

Indonesia mendorong program kerja sama teknis berkelanjutan yang dikembangkan oleh International Atomic Energy Agency (IAEA) khususnya di bidang pemanfaatan teknologi nuklir untuk tujuan damai, dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDG). Duta Besar RI Wina/Wakil Tetap RI yang terakreditasi pada IAEA, Dr. Darmansjah Djumala, selaku sebagai Ketua Delegasi Indonesia pada Sidang Umum IAEA ke-61 (SU IAEA ke-61) yang berlangsung dari...

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara 2017

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Standar pemeriksaan terdiri dari standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan pemeriksaan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK telah menyusun standar pemeriksaan pertama kali pada tahun 1995 yang disebut Standar Audit Pemerintahan (SAP). Seiring...

Kewajiban Penyetoran Pajak Dana Desa

Untuk memperlancar proses pencairan dana desa tahap kedua, para kepala desa (kades) diimbau untuk segera merealisasikan pembayaran pajak dana desa, selengkapnya...

Bahas Investasi, Utusan Investor Korea Selatan Datang Ke Ogan Ilir

Korea Selatan tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Ogan Ilir (OI). Keseriusan tersebut terlihat saat utusan investor asal negeri ginseng berjumlah delapan orang, selengkapnya

Dua Perusahaan Kontraktor di OKU Nunggak Pajak Alat Berat

Dua perusahaan kontraktor di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) terancam kena sanksi karena belum membayar pajak alat berat. Perusahaan tersebut sudah dua kali mendapat surat peringatan, selengkapnya...

Coffee Morning Bulan September 2017

Pada tanggal 12 September 2017, Kementerian Keuangan Repulik Indonesia Sekretariat Jenderal Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengundang Instansi vertikal untuk menghadiri acara Coffee Morning yang diadakan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Jl Demang Lebar Daun No 2 Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan...

PERLOMBAAN DALAM MEMPERINGATI HUT RI KE-72 DI BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dalam rangka menyambut hari Ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke- 72, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengadakan perlombaan-perlombaan yang di ikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Sumatera Selatan. Perlombaan gaple yang diikuti oleh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, berlangsung seru, para peserta berusaha mengalahkan lawan tandingnnya agar dapat lolos di babak selanjutnya. Demikian juga peserta Tenis...

Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekan Republik Indonesia Ke-72

17/08/2017, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan upacara yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Upacara dilaksanakan di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan, Maman Abdulrachman bertugas selaku Inspektur Upacara. Dalam sambutan yang dibacakan oleh inspektur upacara, Ketua BPK...

Banyak Kendaraan Dinas Prabumulih Tidak Bayar Pajak

Ratusan kendaraan roda dua dan roda empat milik Pemerintah kota Prabumulih atau mobil dinas, ternyata menunggak dalam membayar pajak kendaraan selengkapnya...

Tunggakan Pajak Galian C PT Servo Tidak Transparan

Setelah begitu semangat untuk menagih Pajak Galian C (Batu, Tanah dan Pasir) yang sebelumnya ditunggak oleh PT Servo selaku perusahaan yang membidangi jalur angkutan batubara di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) selengkapnya...

KEGIATAN DONOR DARAH PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, Selasa, 25 Juli 2017, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mengadakan kegiatan Bakti Sosial Donor darah yang diikuti oleh seluruh pegawai. Para pegawai yang sedang menunggu pemanggilan untuk donor darah. Petugas Palang Merah Indonesia Kota Palembang sedang mempersilahkan para pegawai yang akan melakukan registrasi untuk donor darah. Tenaga Satuan Pengaman ikut...

PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN, DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)

Peredaran Narkoba di Indonesia sangat memprihatinkan, maka dari itu tanggal 18 Juli 2017 Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan BPK Perwakilan Provinsi Sumsel dalam kegiatan sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penanggulangan dan peredaran narkoba. Peserta P4GN berdiskusi tentang bahaya narkoba untuk generasi sekarang, maupun generasi di masa yang akan datang. Mereka sangat antusias mengikuti acara P4GN ini. BNN ...

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER I TAHUN 2017

Acara Pemantaun Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2017 di buka oleh kepala Perwakilan BPK Provinsi sumatera Selatan, Maman Abdulrachman S.E., M.M Bapak Ali Thoyibi S.E., M.Ak. , Ak, sebagai kepala Sudauditorat Sumsel I memberikan penjelasan kepada entitas yang hadir betapa pentingnya pemantaun tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dilaksanakan agar kualitas pelaporan pemerintah daerah...

PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.........selengkapnya

Catatan BPK Harus Jadi Perhatian Pemprov

Wakil  Ketua  Komisi  III  DPRD  Provinsi  Sumatera  Selatan  (Sumsel)  Agus  Sutikno menilai hasil WTP untuk Sumsel hanya penyajian sesuai norma akuntansi sudah betul............selengkapnya

Penyerahan LHP TA 2016 atas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Pada tanggal 2 Juni 2017 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan. Acara ini dihadiri langsung oleh Anggota V BPK - RI, Ibu Ir. Isma Yatun, M.T. dan Gubernur Sumatera Selatan, Ir. H. Alex Noerdin, S.H. Penyerahan ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD provinsi Sumsel, dan dipimpin...

Penyerahan 13 LHP TA 2016 atas Kabupaten Kota yang ada di Sumatera selatan

Rabu (31/5/ 2017) , Kepala BPK Perwakilan Sumatera Selatan,  Maman Abdulrachman menyerahkan 13 LHP tahun anggaran 2016 atas Kabupaten Kota yang ada di Sumatera Selatan. Ke 13 Kabupaten Kota tersebut antara lain : Kabupaten Banyu Asin Mendapat Predikat WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian ) Kabupaten Empat Lawang Mendapat Predikat WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian ) Kabupaten...

Upacara Peringatan Hari Kebagkitan Nasional (Harkitnas) ke-109 tahun 2017 yang dilaksanakan di halaman Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada hari Senin 22 Mei 2017. Bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, dengan diikuti seluruh Pejabat Struktural, Fungsional dan seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Dalam sambutannya...

Masalah Aset Harus “Clear”

Komisi  III  DPRD  Provinsi  Sumatera  Selatan  (Sumsel)  menargetkan  hingga  akhir masa jabatan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin semua masalah aset di dinas dan SKPD di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel sudah clear.......selengkapnya

Korupsi, Tujuh PNS Dipecat

Terbukti bersalah atas kasus tindak pidana korupsi, sebanyak tujuh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat dipecat dengan status pemberhentian tidak hormat (PTH). Mereka, yakni Drs Cholil Mansyur MM, Kristin ST MPSDA, Megawati SIP, Faisal Ishak SH, Prastiwi SP MM, Azwardi SH MSi, dan Almansah..........selengkapnya

PENYERAHAN LKPD TA 2016

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Laporan Keuangan disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehubungan dengan hal tersebut, Kamis (31/3/2017), BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menerima penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 sebanyak 12 entitas secara serentak yang disertai dokumen pendukungnya yang terdiri atas...

Abstrak Perbup No 083 Tahun 2014

Abstrak Perbup 083 Tahun 2014

Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Perda No.1 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2016

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten PALI

Perda No. 6 Tahun 2016 Ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. PALI

Perda No 3 Tahun 2016 Tentang APBD Perubahan 2016

Perda No 3 Tahun 2016 APBD Perubahan 2016

Perda No 8 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal pada PT BPD SumselBabel

Perda Kab. Pali No. 8 Tahun 2016 Penyertaan Modal pada PT BPD SumselBabel

Perda No 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan PT Pali Anugerah Sejahtera

Perda Kab. Pali No. 7 Tahun 2016 Pembentukan PT Pali Anugerah Sejahtera

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD TA 2016

Perbup No. 1 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2016

Perbup No 83 Tahun 2014 Tentang Harga Satuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam

Perbup PALI no. 083 Tahun 2014 Harga Satuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam

Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Revisi Penjabaran APBD Perubahan TA 2016

Perbup No 69 Tahun 2016 Revisi Penjabaran APBD Perubahan 2016

Perbup No 73 Tahun 2014 Tentang Pajak Reklame

Perbup PALI no. 073 Tahun 2014 Pajak Reklame

Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi

Perbup No 66 Tahun 2016 Kebijakan Akuntansi

Perbup No 065 Tahun 2014 Tentang Pajak Restoran

Perbup PALI no. 065 Tahun 2014 Pajak Restoran

Perbup No 27 Tahun 2016 Tentang Revisi Penjabaran APBD Tahun 2016

Perbup No. 27 Tahun 2016 Tentang Revisi Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2016

Perda No 2 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015

Perda No 2 Tahun 2016 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015

Soemarjono Janji Maksimalkan Fungsi DPRD

Setelah dilantik menjabat Ketua DPRD Kabupaten PALI, Drs.H.Soemarjono berjanji akan lebih memaksimalkan tiga fungsi legislatif, diantara fungsi pengawasan, penganggaran dan legalitas....................selengkapnya

Perbup Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KAB OKU Timur TA 2016

Download selengkapnya.http://palembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/03/PERBUP-OKUTIMUR-NOMOR-31-TAHUN-2016.pdf

Perbup Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2015

download selengkapnyahttp://palembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/03/PERBUP-NOMOR-53-TAHUN-2015-TENTANG-PENJABARAN-APBD-KAB-OKUT-TA-2016.pdf

PEMBERIAN SUBSIDI DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PENYELENGGARA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara untuk hidup serta untuk mempertahankan hidup, Negara berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak setiap warga negara, yang salah satunya adalah melalui penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari. Hal ini sejalan...

Serah Terima Jabatan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Serah Terima Jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2017 yang bertempat di Aula Lantai Tiga Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera-Selatan. Serah terima jabatan ini diserahkan dari Bapak I Gede Kastawa kepada bapak  Maman Abdulrachman yang disaksikan oleh Anggota V BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara, acara ini dilaksanakan dalam suasana kesederhanaan...

Pengelolaan Aset Bakal Kacau

Pengelolaan Aset Pemerintah daerah (Pemda) sejauh ini terbilang belum optimal. Bahkan, Hal ini pula yang menjadi batu sandungan pemda untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP)1 pada pengelolaan keuangan..........selengkapnya

BPK Kawal Proyek Infrastruktur

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh proyek besar yang berkaitan dengan pelakasanan Asian Games 2018. Pemeriksaaan yang dilakukan BPK meliputi pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan laporan keuangan seluruh proyek yang dibiayai oleh negara................selengkapnya

PENGATURAN MENGENAI TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2016

Demi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan...

Upacara Peringatan HUT BPK Ke-70

  Senin (16-01-2017), Para pejabat struktural dan seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Sumatera Selatan mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun BPK RI ke-70 di lapangan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Pada Upacara tersebut seluruh pegawai mengenakan seragam BPK. Inspektur Upacara dipimpin  oleh Hendra Gunawan selaku Kepala Subauditorat Sumsel II. Dalam Amanat, Inspektur Upacara membacakan pidato dari Ketua BPK...

Sidak Papan Reklame oleh Pemkot Palembang

Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda, melakukan sidak di sepanjang Jalan Jalan KH Ahmad Dahlan Kecamatan Bukit Kecil Palembang, Jumat (2/12/2016)......................selengkapnya

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 2013

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan...............selengkapnya

Kotak Pengaduan Gratifikasi akan disediakan di 10 SKPD Muaraenim

Untuk mendukung dan mengantisipasi terjadi praktek gratifikasi dan Pungutan Liar (Pungli), Pemkab Muara Enim melalui Inspektorat Kabupaten Muara Enim, akan menyediakan 10 kotak pengaduan di SKPD khususnya yang memberikan pelayanan publik, Selasa (8/11/2016)................selengkapnya

Penundaan Dana Alokasi Umum Pengaruh Cukup Besar Bagi Pemerintah Daerah

Keputusan Pemerintah Pusat, melakukan penundaan pencairan Dana Tranfer Daerah, salah satunya Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016 bagi daerah, berdampak terhadap ketidakpastian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017...................selengkapnya

Permohonan Data/Dokumen Pemeriksaan

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan peng-input-an Indikator Kinerja Utama (IKU) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2016 yang beberapa diantaranya mencakup indikator pada kegiatan pemeriksaan, kami membutuhkan beberapa data/dokumen untuk kegiatan tersebut dan untuk di-upload pada aplikasi SIMAK. Format untuk masing-masing IKU dapat diunduh (download) di sini. IKU 1.2 Indeks Kepuasan Auditee IKU 3.1 Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan IKU 3.2 Pemenuhan...

Penyertaan Modal PT Bank Sumsel Babel Molor

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel), memastikan penambahan penyertaan modal pada PT Bank Sumsel Babel (BSB) yang direncanakan tahun 2016 ternyata molor, dan akan dilakukan paling lambat hingga 31 Desember 2021 mendatang.........selengkapnya

Orasi Ilmiah Anggota I BPK di Universitas Sriwijaya

Indralaya, bertempat di auditorium gedung Universitas Sriwijaya dan dihadiri Ketua MPR, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati Kabupaten OKI, Rektor, Guru Besar, Dosen dan 3000 mahasiswa baru pada tanggal 02/08/2016. Anggota I BPK Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.  Memberikan orasi ilmiah pada acara “Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Universitas Sriwijaya”. Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si. Merupakan salah satu...

Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekan Republik Indonesia Ke-71

17/08/2016, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan upacara yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Upacara dilaksanakan di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan I Gede Kastawa, SE., MM. Selaku Inspektur Upacara dan yang ditugaskan menjadi Komandan Upacara...

Aset Senilai Rp 754 Miliar Diserahkan Bupati Musirawas ke Musirawas Utara

Pemkab Musirawas menyerahkan aset bergerak dan tidak bergerak senilai Rp 754 miliar kepada Pemkab Musirawas Utara (Muratara). Penyerahan aset dilakukan langsung oleh Bupati Musirawas Hendra Gunawan, kepada Bupati Muratara HM Syarif Hidayat, diruang Oproom Pemkab Musirawas............... selengkapnya

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

PERDA PERUBAHAN ATAS PERDA NO.7 TAHUN 2010 RTENTANG PENYELENGGARAAN ....PENCATATAN SIPIL 

DANA BAGI HASIL YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil, dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka telah diundangkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang antara lain menegaskan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah......selengkapnya

Penerapan Tax Amnesty

Penerapan Undang Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty diyakini dapat berdampak pada peningkatan nilai investasi di Indonesia, selengkapnya...

PENYALURAN DAN PELAPORAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat selengkapnya

Auditor BPK Perwakilan Sumatera Selatan Memberikan Keterangan Ahli

Palembang, bertempat di ruang sidang tindak pidana korupsi pengadilan negeri palembang, Senin (25/07/2016) auditor BPK Perwakilan Sumatera Selatan Puji Arisandy memberikan keterangan ahli dalam kasus penyediaan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Dalam keterangannya puji arisandy menjawab beberapa pertanyaan dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum perihal kerugian daerah yang ditimbulkan atas penyediaan lahan TPU tersebut  berdasarkan...

Knowledge Transfers Forum

Subbagian SDM mengadakan acara Knowledge Transfer Forum (KTF) dengan tema Pengumpulan dan Analisis Bukti Dalam Pemeriksaan Kinerja bertempat di ruang auditorium gedung BPK Perwakilan Sumatera Selatan pada tanggal 21/07/2016 dan dihadiri oleh 40 peserta. Acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala Subbagian SDM Rita Diana, dalam sambutannya menyampaikan tujuan KTF tersebut untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman bagi para peserta dan...

Diklat Pemeriksaan Infrastruktur Gedung dan Bangunan

Subbagian SDM mengadakan diklat pemeriksaan infrastruktur gedung dan bangunan bagi pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Diklat dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 21 Juli 2016 bertempat di ruang auditorium lantai 3 dan diikuti 40 orang peserta. Diklat tersebut dibuka oleh Kepala Subauditorat Sumsel I Ali Thoyibi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa diklat ini banyak sekali peminatnya maka beruntunglah bagi...

Halal BihalaL Idul Fitri 1437 H

18/07/2016, bertempat diauditorium lantai 3, BPK Perwakilan Sumatera Selatan  melaksanakan acara Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri yang diikuti oleh seluruh pegawai . Acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan I Gede Kastawa dalam sambutannya “ Halal Bihalal merupakan teradisi Bangsa Indonesia untuk mempererat tali silaturrahmi dan saling bermaaf-maafan setelah melewati sebulan penuh puasa Ramadhan” . Lebih Lanjut I Gede Kastawa...

Kurang Biaya Pengamanan

Kurang Biaya Pengamanan (Juni)

Buka Bersama BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Selasa (21/06/2016), BPK Perwakilan Sumatera Selatan mengadakan acara buka bersama bertempat di auditorium  lantai III, acara buka bersama tersebut dan dihadiri sekitar  200 orang terdiri para pegawai dan keluarga serta anak-anak panti asuhan Al-Hikmah. Sebelum acara di mulai anak-anak yang hadir dipandu oleh Puput dan Devi mengikuti kuis hafalan Juz Amma dan Hafalan Do’a, selanjutnya Kepala Perwakilan menyampaikan sambutan buka...

DPR Minta BPK Gandeng Aparat Investigasi Kemenkeu

BPK Diminta Gandeng Aparat Investigasi Kemenkeu

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dapat Mempertahankan Opini WTP

Pada hari Senin, 06 Juni 2016, Bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan dihadiri oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD dan unsur MUSPIDA Provinsi Sumatera Selatan. Pada Rapat Paripurna Istimewa X DPRD Sumatera Selatan Kepala Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Bambang Pamungkas menyerahkan LHP BPK Perwakilan Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan...

Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipandang perlu guna peningkatan pendapatan asli daerah, selengkapnya...

Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pajak Hiburan

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, selengkapnya...

Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan

bahwa Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipandang perlu guna peningkatan pendapatan asli daerah, selengkapnya...

Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, selengkapnya...

Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pajak Hotel

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, selengkapnya...

Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan...

Bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Daerah, selengkapnya...

Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipandang perlu guna peningkatan pendapatan asli daerah, selengkapnya...

Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Empat Lawang

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Bab XI Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan, perlu membentuk Peraturan Bupati, selengkapnya...

Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Jenis Perizinan Dan Penanaman Modal Terpadu Kabupaten Empat Lawang

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan, perlu membentuk Peraturan Bupati, selengkapnya...

Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2016

Berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Empat lawang menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa, selengkapnya...

Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Kapitasi dan Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tahun 2016

berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang penggunaan dana kapitasi jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah, selengkapnya...

Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Empat Lawang...

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), (5) dan ketentuan pasal 97 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), dan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016,...

Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan

Dengan perkembangan Kabupaten Empat Lawang yang semakin pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,sehingga perlu pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan atas kegiatan mendirikan bangunan guna melindungi kepenting umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat dalam bidang perizinan secara mudah dan cepat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, selengkapnya...

Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), dan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Empat Lawang...

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), (5) dan ketentuan pasal 97 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), dan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016,...

Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar...

Agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara/daerah, selengkapnya...

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Pagaralam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan kepada Partai Politik di Kabupaten/Kota yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota. Besamya Bantuan Keuangan penghitungannya berdasarkan kepada jumlah perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Di Kota Pagar Alam yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 2...

Peraturan Bupati Lahat Nomor 7 Tahun 2015 Petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi dan perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah sehingga perlu diberdayakan dengan memperhatikan potensi yang ada di Daerah. Untuk meningkatkan pendapatan Daerah di sektor retribusi, Pemerintah Kabupaten Lahat telah menetapkan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagai salah satu jenis retribusi Daerah, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua...

Peraturan Bupati Lahat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009, perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, selengkapnya...

12 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mendapat opini WTP

Pada hari Selasa, 31 Mei 2016, bertempat di ruang auditorium kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  (TA) 2015  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan. Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam sambutannya menyampaikan BPK dalam melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), suatu pemeriksaan meliputi pengujian...

Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan

Bahwa dengan perkembangan Kabupaten Empat Lawang yang semakin pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan atas kegiatan mendirikan bangunan guna melindungi kepenting umum dan menjaga kelestarian lingkungan selengkapnya...

Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Izin Gangguan

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan selengkapnya...

Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan

Bahwa Pemerintah Kabupaten Empat Lawang berkewajiban menjamin iklim imventasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup selengkapnya...