All for Joomla All for Webmasters
Thursday, August 22, 2019

Perda No. 12 Tahun 2014 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Untuk mengembalikan kekayaan daerah yang hilang atau berkurang guna memulihkan keuangan daerah atas kekurangan yang terjadi , perlu diatur suatu tata cara penyelesaian kerugian...

Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha

Dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu penyesuaian dalam rangka perluasan objek retribusi daerah dan pemberian...

Perda No. 2 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 September 2012 tentang Penerimaan Pajak Hiburan Atas Permainan Golf sebelum tanggal 18 juli 2012 merupakan penerimaan yang sah...

Perda No 2 Tahun 2013 tentang Perubahan APBD TA 2013

Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, anatara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan...

Perda No 1 Tahun 2014 tentang APBD TA 2014

Bahwa untuk melaksankan ketentuan Pasal 181 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala...

PERDA NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PERIZINAN TAMBANG

Bahwa Mineral dan Batubara merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, pengelolaannya perlu dilakukan secara...

PERDA NO. 22 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Bahwa pengelolaan sampah dari hulu ke hilir perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi bagi daerah, sehat bagi masyarakat dan...

PERDA NO. 16 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota secara penuh sebagaimana diatur dalam...

Perda No.27 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa ketentuan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan...

Perda No.20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah unutk kepentingan...

Perda No.8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Bahwa kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang...

Perda No. 10 Tahun 2005 ttg Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten...

Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah, maka dipandang perlu untuk mencari sumber-sumber...

Perda No. 7 Tahun 2005 ttg Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan...

Bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka kegiatan Dewan dimaksud perlu diatur dan didukung dengan...

Perda No. 34 Tahun 2005 ttg Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Kepada Partai Politik

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau...

Perda No. 24 Tahun 2003 ttg Pemberian Biaya Pemungutan Kepada Dinas Pendapatan Daerah

Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan dorongan kepada aparat Dinas Pendapatan Daerah dan aparat-aparat yang turut membantu pemesukan Pendapatan Daerah Kabupaten agar...

Perda No. 10 Tahun 2008 ttg Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor...

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan...

Perda NO. 31 Tahun 2003 ttg Pajak Restoran

Bahwa untuk lebih meningkatkan pendapatan Daerah terutama dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang  nyata dan bertanggungjawab, maka diperlukan sumber Pendapatan Daerah yang potensinya dimungkinkan...

Perda NO. 30 Tahun 2003 ttg Pajak Reklame

Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah sesuai dengan semangat Otonomi Daerah. Download...

Perda NO. 29 Tahun 2003 ttg Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Bahwa untuk lebih meningkatkan pendapatan Daerah terutama dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, maka diperlukan sumber Pendapatan Daerah yang potensinya dimungkinkan...

Perda NO. 28 Tahun 2003 ttg Pajak Penerangan Jalan

Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah,...

Perda NO. 27 Tahun 2003 ttg Pajak Hotel

Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah,...

Perda NO. 26 Tahun 2003 ttg Pajak Hiburan

Bahwa untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, maka diperlukan sumber pendapatan daerah yang potensinya dimungkinkan untuk...

Perda No. 6 Tahun 2005 ttg Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources

Bahwa wilayah Kabupaten Banyuasin mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) yang potensinya belumdikelola secara optimal sehingga Pemerintah Kabupaten Banyuasin berkeinginan untuk mengelola dan mengembangkan potensi...

Perda No. 4 Tahun 2005 ttg Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Betuah

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan air bersih, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk mengusahakannya yang berbentuk Perusahaan Air Minum (PDAM). Download...
Free WordPress Themes, Free Android Games